Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rusak, Setengah Hutan di Nusa Tenggara Barat

image-gnews
Sisa-sisa kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Selong, Lombok Timur, NTB. ANTARA/Faisal
Sisa-sisa kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Selong, Lombok Timur, NTB. ANTARA/Faisal
Iklan

TEMPO.CO , Mataram:Tingkat kerusakan hutan dan lahan di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi, yakni mencapai 507 ribu hektar. Kerusakan itu meliputi 230 ribu hektar arena di kawasan hutan dan 277 ribu hektar di luar kawasan hutan. Kerusakan itu pun mencapai 50 persen dari luas kawasan hutan di NTB yang totalnya mencapai 1,07 juta hektar.

Kepala Dinas Kehutanan NTB, Andi Pramaria, mengatakan, luasnya kerusakan hutan tersebut tidak lepas dari jumlah warga miskin di NTB yaitu 894,7 ribu orang atau 19,73 persen dari jumlah penduduk. Sebagian besar berada di dalam dan sekitar hutan. "Tinggi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan," katanya, Selasa, 11 Februari 2014.

Tidak hanya kawasan hutan yang rusak. Ratusan titik mata air juga hilang, dari 700 titik mata air pada 1985 menjadi  178 titik mata air pada 2009.

Ia juga menyebut adanya banjir bandang yang berlangsung 20 Januari 2014 yang merendam tiga desa di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.  "Banjir ini karena kerusaka hutan seluas 200 hektar,"  ujar Andi.

Setiap hektarnya berkisar 200 pohon. Jadi keseluruhannya mencapai sekitar 40 ribu pohon sonokeling dan jati hasil reboisasi yang dilakukan pada tahun 80-an. Penebangan liar tersebut diakibatkan pemberian izin oleh aparat desa.

Project Leader WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, Muhammad Ridha Hakim, menyesalkan ketidak-pedulian pemerintah daerah yang hanya sedikit menyediakan anggaran untuk pengawassan hutan. Ada yang hanya menyediakan Rp 50 juta  sampai Rp 100 juta.  "Ini berarti Rp 500 per hektar. Wajar kalau wajah hutan di sini seperti ini," kata Ridha Hakim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Andi, kerusakan tersebut dari alasan sosial ekonomis disebabkan sebagai sumber mata pencaharian dan hubungan budaya.  Untuk mengatasinya sudah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Antara lain di kawasan hutan Santong di Kabupaten Lombok Utara yang terletak di lereng Rinjani.

Di sana, sejak 1997, sudah dirintis oleh pemerintah yang mengucurkan dana Rp 500 juta yang dipercayakan kepada Koperasi Tani Maju Bersama mengelola lahan seluas 759 hektar yang melibatkan 3.000 orang penduduk. Komoditi yang ditanam adalah kakao, vanili, kopi selain tanaman sirih sebagai produk yang bisa dipetik harian.

SUPRIYANTHO KHAFID


Berita Lain
Korupsi Marak, Kerusakan Lingkungan Kian Parah

Gajah Riau Diduga Dibunuh Sindikat Internasional
Mengapa Bos Sritex Lukminto Masuk Islam? 

Reaksi Anggito Saat Dilapori Korupsi Dana Haji



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

22 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

22 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

23 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.


Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

25 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.


Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

29 hari lalu

Penggundulan hutan di India. [www.nature.com]
Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

Hari Hutan Internasional diperingati setiap 21 Maret. Sejarahnya dimulai 2012 yang diprakarsai oleh PBB untuk membantu dan mendukung konservasi hutan


Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

30 hari lalu

Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. (Dok.istimewa)
Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem blok.


OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

32 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.


Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

33 hari lalu

Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) mengamuk dan mengalami gigi taring patah karena mengigit kandang besi saat masuk perangkap di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Minggu, 4 Februari 2024. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mengevakuasi seekor Harimau Sumatera berjenis kelamin betina, setelah masuk ke kandang jebak yang dipasang karena sebulan terakhir mendapatkan laporan hewan dilindungi itu memakan ternak warga. ANTARA/Iggoy el Fitra
Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

Saat sedang pergi ke hutan atau gunung dan bertemu harimau, sebaiknya jangan panik. Berikut beberapa tips menyelamatkan diri saat bertemu harimau.


Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

48 hari lalu

Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu 15 Januari 2022. ANTARA/HO-UPT Damkar Bintan Timur
Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

Kebakaran hutan kerap terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana cara mengantisipasinya?