TEMPO.CO, Madiun - Kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur, menetapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ahmad Nuryanto sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan bencana alam tahun anggaran 2011. "Hari ini kami memeriksanya sebagai tersangka,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Madiun Ajun Komisaris Edi Susanto, Kamis, 13 Februari 2014.
Nuryanto diperiksa di ruang penyidikan Unit Tindak Pidana Korupsi sejak pukul 09.30 WIB hingga sore. Meski sudah jadi tersangka, polisi belum menahan Nuryanto. Alasannya, tersangka kooperatif menjalani proses hukum. Pertimbangan lainnya, tersangka telah mengajukan surat penangguhan penahanan ke polisi.
Ihwal jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus tersebut, menurut Edi, penyidik belum menerima hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Hanya saja menurut perhitungan sementara dari penyidik dan BPKP, kata Edi, “Nilai kerugiannya sudah ada dengan jumlah Rp 189 juta."
Soalnya, ujar dia, beberapa hari lalu, petugas BPKP mengecek langsung penyaluran dana bantuan bencana alam di pos anggaran tak terduga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) anggaran 2011. Kini satuan kerja itu berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Pada 2011, Nuryanto menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat di Bakesbangpolinmas. Saat itu, dia bertanggung jawab terhadap penyaluran dana bantuan dan dapur umum bagi warga yang terkena dampak bencana alam sebesar Rp 419,5 juta. Namun dalam surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.
Edi mengatakan alokasi dana bantuan yang seharusnya diterima sejumlah orang diduga dipotong oleh tersangka. Misalnya, ada yang seharusnya menerima Rp 5 juta tapi hanya mendapat Rp 3 juta. “Tersangka meminta penerima bantuan untuk menandatangi kuitansi kosong kemudian diisi sendiri dengan nominal uang yang digelembungkan.”
Polisi telah meminta keterangan 27 saksi dan mengantongi sejumlah bukti. Di antaranya salinan surat pertanggungjawaban kegiatan dan kuitansi penggunaan dana bantuan. Tersangka dibidik dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun Ari Mukti, pengacara Ahmad Nuryanto, mengatakan kliennya akan mengikuti proses penyidikan kasus tersebut. “Benar atau tidaknya dugaan korupsi yang menjerat klien kami akan kami buktikan di persidangan,” ujar Ari di Polres Madiun. Terkait Nuryanto yang meminta wartawan tidak memojokkannya, Ari mengatakan, “Belum tentu saya salah.”
NOFIKA DIAN NUGROHO
