TEMPO.CO, Jakarta - Hasil konsultasi pasar antara pemerintah Indonesia dan lebih dari 30 investor perusahaan minyak internasional di Singapura pada Senin kemarin membuahkan hasil yang cukup positif. Pemerintah mengaku optimistis tingginya kepercayaan investor akan memberi kepastian soal pembangunan kilang yang direncanakan berlokasi di dekat lokasi LNG, Bontang, Kalimantan Timur.
“Proyek ini merupakan salah satu peluang investasi terbesar di Indonesia dan membawa dukungan penuh dari pemerintah,” kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya, Kamis, 13 Februari 2014. (Baca juga : Transaksi Jumbo Perusahaan Minyak Indonesia-Iran)
Dalam konsultasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PT Pertamina memaparkan persentasi teknis pembangunan kilang tersebut. Skema pembangunan yang saat ini masih tengah diuji oleh pasar adalah kerja sama pemerintah dengan swasta (public private partnership).
Skema ini membuka peluang investor asing dan dalam negeri untuk bekerja sama dalam pengembangan dan pengoperasian proyek tersebut untuk melayani permintaan pasar. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proyek itu akan segera diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang. (lihat juga : Pemerintah Tawarkan Pembangunan Kilang ke Investor)
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan pembangunan kilang baru akan berkontribusi pada target kemandirian energi. Indonesia saat ini tercatat masih mengimpor 30 persen kebutuhan produk olahan dan diproyeksikan akan terus naik jika tidak dibangun penyulingan. Pemerintah menargetkan kecukupan dalam pasar domestik bisa dipenuhi pada 2022.
“Kilang baru akan memberikan kontribusi untuk kemandirian energi Indonesia dan akan mengatur standar dalam hal teknologi, efisiensi, dan pembangunan ekonomi,” kata Susilo.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Terpopuler :
Mengapa Lukminto Sritex Garap Seragam Tentara?
Demi Foxconn, Jokowi Reklamasi Pantai Cilincing
Menteri Lutfi Janji Tuntaskan Masalah Impor Beras
Kisruh Beras Impor, Kementerian Akan Revisi Aturan
