TEMPO.CO , Kediri: Pemerintah Kabupaten Kediri memprioritaskan perbaikan rumah warga yang rusak pasca pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing. Sejumlah perusahaan swasta diminta mencairkan program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk membangun rumah penduduk.
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Kediri Edhi Purwanto mengatakan, saat ini proses pendataan rumah penduduk yang rusak masih berlangsung. Pemerintah menjamin rumah-rumah tersebut akan dikembalikan seperti semula dengan biaya penuh pemerintah. "Kita masih hitung seluruh kerusakan yang timbul," kata Edhi kepada Tempo, Kamis 20 Februari 2014.
Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, menurut Edhi, juga telah mengundang sejumlah perusahaan di Kediri untuk meminta pencairan program CSR mereka. Perusahaan swasta tersebut diberi tanggungjawab membangun rumah-rumah penduduk sesuai plafon anggaran mereka. Perusahaan dengan laba dan neraca keuangan paling besar diminta membangun rumah lebih banyak.
Edhi menambahkan, sesuai instruksi Presiden SBY saat berkunjung ke Kelud beberapa waktu lalu, pemerintah tidak akan memberikan bantuan uang tunai kepada warga. Seluruh bantuan akan berbentuk pekerjaan fisik berupa pembangunan dan perbaikan rumah yang rusak.
Hal serupa disampaikan Koordinator Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kediri Masykuri. Dia tidak sependapat jika bantuan diberikan dalam bentuk uang karena akan menyulitkan masyarakat sendiri. "Dimana mereka akan belanja material dalam situasi seperti ini," katanya.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah bangunan yang rusak akibat erupsi Kelud mencapai 5.384 rumah, yang terdiri dari 3.192 rusak berat dan 2.192 rusak ringan. Bangunan yang roboh akibat terjangan lahar dingin sebanyak tiga rumah dan satu musala.
HARI TRI WASONO
BERITA LAINNYA
Mengapa Risma Tolak Jalan Tol Tengah Surabaya?
Abraham Samad: KPK Akan Berlari meski dengan Satu Kaki
PRT yang Disiksa di Rumah Jenderal Sedang Hamil
KPK Dalami Airin sebagai Penikmat Korupsi Suami
Berapa Penghasilan Akil Mochtar Selama di MK?