Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi...  

image-gnews
Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2).  Tempo/Aditia Noviansyah
Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah mengatakan tak ada biaya yang harus dibayar pengusaha untuk mendapat sertifikat halal. Hal yang sama berlaku untuk organisasi pemberi sertifikat halal dari MUI di negara lain. Amidhan mengatakan sertifikat halal tidak diperjualbelikan alias gratis.

Namun tak begitu kenyataan yang terjadi di lapangan. Organisasi-organisasi pemberi sertifikat halal di Australia kasak-kusuk. Mereka resah kenapa permohonan kepada MUI untuk mendapatkan lisensi halal tak kunjung mendapat jawaban? Setelah memegang lisensi ini, lembaga lokal di Australia bisa mengeluarkan sertifikat halal MUI untuk produk-produk yang dijual ke Indonesia.

Usut punya usut rupanya ada setoran tak resmi yang harus dibayar kepada MUI jika sebuah lembaga ingin mendapatkan lisensi itu. Seorang bekas manajer keuangan di lembaga sertifikasi mengaku pernah mencairkan uang sejumlah Aus$ 50 ribu untuk bosnya. Uang itu digunakan untuk "membayar" MUI agar lembaganya mendapat lisensi yang diinginkan. (Baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

"Waktu itu MUI mengancam akan menarik lisensi kami," katanya kepada Tempo di Melbourne, dua pekan lalu. Tak hanya "ongkos" lisensi, pengusaha di Australia juga wajib membayar semua keperluan kunjungan MUI ke Australia. Kunjungan ini dilakukan untuk menilai apakah perusahaan-perusahaan tersebut layak mendapatkan lisensi dari MUI. (baca: Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Ketua Halal Certification Authority yang berbasis di Sydney, Mohamed El-Mouelhy, mengatakan pernah mengeluarkan Aus$ 26 ribu untuk membiayai tujuh delegasi MUI yang berkunjung ke Australia pada 2006 lalu. Ia bersama enam organisasi lainnya urunan masing-masing Aus$ 4.000. Toh, lisensi itu tetap tak ia dapatkan. (baca: Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia)

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim membantah hal ini. Namun ia membenarkan jika biaya kunjungan harus ditanggung oleh pengundang. "Kami kan enggak punya uang untuk kunjungan ke sana," katanya. Biaya kunjungan itu, menurut dia, meliputi ongkos pesawat, hotel, makan, dan honor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun sumber Tempo di Melbourne mengatakan itu bukan sekadar honor. Sebab, mereka tak bisa serta-merta membiayai kunjungan MUI ke Australia dan dengan mudah mendapatkan lisensi halal yang diinginkan. Selain biaya kunjungan, lembaga harus menyetor sejumlah uang untuk MUI melalui rekanan Amidhan di Australia.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait
Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia 
Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia 
Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

12 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berpose selfie saat menjadi tuan rumah resepsi perayaan Idul Fitri di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

12 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

15 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

35 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

35 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

38 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

30 Januari 2024

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia


Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Flip'NFry berhasil meraih sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama/Flip'NFry
Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan


MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

Gedung MUI. Dok.MUI
MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.


Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham/Tempo-Mitra Tarigan
Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?