TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komnas Anak Samsul Ridwan mengungkapkan bahwa perlakuan buruk terhadap anak-anak asuh oleh Panti Asuhan kerap terjadi tiap tahunnya. "Untuk data berjalan tahun ini belum ada ya. Tapi tahun 2012 ada 11 laporan tentang panti asuhan dan tahun 2013 ada 8 laporan,"ujar Samsul ketika dihubungi Tempo, Senin, 24 Februari 2014.
Samsul berkata, jenis laporan terkait panti asuhan itu beragam. Samsul mengatakan, beberapa laporan yang ia ingat adalah ada laporan soal anak-anak disakiti, anak-anak ditelantarkan, dan anak-anak tidak diberi makan. (Baca: Polisi Temukan 2 Bayi Sakit di Panti Asuhan Samuel)
Meski menerima banyak laporan, Samsul mengaku belum semua laporan itu ditindaklanjuti. Alasannya, kata ia, karena sejumlah lokasi berada di luar Jakarta. "Tapi ini belum memberikan gambaran besar berapa panti asuhan yang bermasalah ya. Kami menghitung berdasarkan laporan yang masuk," ujar Samsul.
Hal senada diucapkan oleh Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Muhammad Ihsan. Ihsan berkata, tahun lalu, dirinya menerima lima laporan tentang perlakuan kasar di Panti Asuhan Samuel, Gading Serpong, Tangerang, Banten.
Panti Asuhan Samuel adalah panti yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak asuhnya. Hal ini mencuat setelah sejumlah anak asuhnya kabur karena merasa tak betah lagi di sana. Total ada 7 anak dari 30 anak asuh yang kabur karena tak betah. Mereka mengaku diperlakukan kasar seperti diberi makanan basi, dipukul, dan dipaksa tidur di kandang anjing. (Baca: Anak Panti Asuhan Samuel Tidur di Kandang Anjing)
"Awalnya kami dapat laporan berupa hasil investigasi dari salah satu media nasional dan Kementerian Sosial, lalu ada laporan masuk juga yang sama," ujar Ihsan.
Ihsan melanjutkan, laporan itu sudah mereka lanjutkan ke Dinas Sosial dan Polres Tangerang. Namun, hingga sekarang, kata Ihsan, belum ada laporan baru dari mereka.
ISTMAN MP
Terpopuler:
Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia
Pulau Misterius Mendadak Muncul di Laut Bekasi
Kasus Risma Hantam PDIP, Bukan Jokowi