Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MUI dan Konflik Kepentingan di Australia  

Editor

Bagja

image-gnews
Copy fax dari Surat Ketua MUI Amidhan Shaberah kepada Australian Quarrantine and Inspection Service atau AQIS tertanggal 29 Mei 2006, menyatakan Islamic Co-ordinating Council of Victoria (ICCV) merupakan perwakilan MUI di Melbourne, Australia. Sumber: Istimewa
Copy fax dari Surat Ketua MUI Amidhan Shaberah kepada Australian Quarrantine and Inspection Service atau AQIS tertanggal 29 Mei 2006, menyatakan Islamic Co-ordinating Council of Victoria (ICCV) merupakan perwakilan MUI di Melbourne, Australia. Sumber: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menunjuk Islamic Coordinating Council of Victoria sebagai perwakilannya di Australia. Lembaga yang berdiri sejak 1990 ini diberi kewenangan penuh oleh MUI untuk mengawasi hingga mengaudit lembaga-lembaga halal yang ada di negara itu.

Kewenangan itu tercermin dalam surat yang diteken Ketua MUI Amidhan Shaberah dan Sekretaris Jenderal Ichwan Sam untuk Lembaga Karantina dan Inspeksi Australia pada 8 Maret dan 29 Mei 2006. Dalam majalah Tempo pekan ini (Astaga! Label Halal), Amidhan tak memungkiri penunjukan itu. “Sejak zaman MUI dipimpin oleh Ibu Aisjah Girindra,” katanya.

Penunjukan ICCV itu, menurut Amidhan, diperbarui oleh Din Syamsudin, Ketua Umum MUI yang menjabat tiga pekan lalu menggantikan almarhum Shahal Mahfudz. Menurut Amidhan, penunjukan ICCV sebagai perwakilan karena MUI tak punya anggaran dan sumber daya manusia untuk mengawasi lembaga-lembaga halal di Australia.

Para pengusaha di Australia memprotes pengistimewaan ini karena ICCV merupakan lembaga halal yang kedudukannya sama dengan lembaga halal lainnya. Di Australia kini ada enam lembaga halal yang sertifikatnya untuk makanan dan minuman di sana diakui MUI. Para pengusaha protes karena penunjukan itu merupakan konflik kepentingan MUI, yang seharusnya mengawasi dan mengaudit semua lembaga halal yang diakuinya.

Dalam edisi majalah Tempo itu dikutip pengakuan seorang pengusaha yang mengaku memberikan Aus$ 50.000 untuk empat pejabat MUI karena izin lembaga halalnya akan dicabut akibat melanggar teritori. Pengusaha ini ke Jakarta didampingi Esad Alagic, pemimpin ICCV. Amidhan tak menyangkal dekat dengan Esad dan pernah berkunjung ke negara kelahirannya di Bosnia, tapi menyangkal menerima uang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Australian Halal Authority Mohammed El-Mouelhy pernah meminta izin MUI untuk menjadi lembaga halal di Sydney. Kendati sudah memfasilitasi dan memberi duit US$ 28.000 untuk MUI yang berkunjung ke Australia, izin untuk Mouelhy tak turun. Ia menduga penolakan MUI karena ia mengurus izin ke Jakarta, tanpa melalui Esad. “Saya marah karena di tengah kunjungan mereka bertemu Esad,” katanya.

Ekrem Ozyurek, wakil Esad di ICCV, tak tegas menjelaskan hubungan lembaganya dengan MUI. “Bagaimana mungkin kami menjadi fasilitator lembaga lain, sementara kami ada di bisnis yang sama?" katanya.

KARTIKA CANDRA | BHD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

16 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

16 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

19 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

58 hari lalu

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia


Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Flip'NFry berhasil meraih sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama/Flip'NFry
Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan


MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

Gedung MUI. Dok.MUI
MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.


Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham/Tempo-Mitra Tarigan
Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?


Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

29 Desember 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

Kemenperin memberikan perhatian khusus pada industri halal.


Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

23 Desember 2023

Menlu Retno Marsudi di Majelis Umum PBB New York, 23 September 2023. (kemlu.go.id)
Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

Menlu Retno Marsudi membahas potensi kerja sama Indonesia dan Maroko di sektor halal dan pengakuan sertifikasi halal.


Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

6 Juli 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal seperti yang diperoleh Mie Gacoan belum lama ini?