TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan efek negatif banjir informasi bencana mulai tampak di DIY. Menurut dia, kemunculan fenomena ini beriringan dengan bangkitnya kesadaran masyarakat untuk menginformasikan bencana dan kemajuan pemanfaatan teknologi informasi. "Banyak informasi sampah di Twitter," kata dia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada Selasa, 4 Maret 2014.
Herry mengeluhkan fenomena ini saat menghadiri peluncuran sistem informasi bencana yang dikembangkan tim dari Institute of International Studies (IIS UGM), Osaka University, Jepang, dan PT Gamatechno. Sistem bernama W-DIPS (wide-view disaster information and prediction system) itu berfungsi mengelola informasi mengenai bencana dari relawan. Penyuplai informasi harus mengoperasikan aplikasi di ponsel pintar untuk mengirim data.
Mantan Wali Kota Yogyakarta ini khawatir sistem berbasis sinyal teknologi generasi ketiga (3G) itu kurang memberikan manfaat apabila sembarangan merekrut relawan. Padahal, penerapannya berpotensi memudahkan penanggulangan bencana dan distribusi bantuan secara cepat dan akurat. "Kemampuan warga mengakses teknologi informasi sudah maju, tapi kesadaran tanggung jawab moralnya masih kurang," kata Herry.
Dia mencontohkan, salah satu risikonya, kepentingan pribadi penyuplai informasi mudah mempengaruhi kualitas data. Hal ini mudah terjadi terutama apabila berkaitan dengan suplai bantuan ke kawasan terdampak bencana. "Bisa-bisa lebih banyak diarahkan untuk kepentingan individu masing-masing," katanya.
Herry berpendapat, pengumpulan informasi bencana lebih terjaga validitasnya ketika memakai relawan wakil institusi resmi semacam PMI, Tim Search and Rescue, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan beragam organisasi masyarakat. Pengumpulan informasi kebencanaan juga bisa memakai jasa pejabat struktural di level rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). "Pemberi informasi akan lebih bertanggung jawab," katanya.
Ketua Bidang Program Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY Krisnadi Setyawan menyatakan dalam satu tahun terakhir ini anggota TRC BPBD DIY sudah dua kali menemukan informasi palsu mengenai pendaki yang tersesat di Gunung Merapi. "Ini menyita energi kami karena harus susah payah menangani info kasus hoax," katanya.
Menurut Krisnadi, kebanyakan masyarakat penyuplai informasi juga belum memahami peristiwa yang bisa dianggap sebagai akibat bencana atau bukan. TRC BPBD DIY sering menerima informasi kasus kecelakaan lalu lintas dan terpaksa menanganinya meskipun bukan bidang kerjanya, dengan alasan kemanusiaan. "Contoh lain, info banjir, yang ternyata itu rutinan sebentar, akibat kondisi geografis kawasan dan sebenarnya bukan masalah bagi warga," katanya.
Hal ini dipengaruhi euforia kerelawanan yang memicu banyak penduduk gemar mengirim informasi tentang bencana. Selama ini, setiap hari puluhan hingga ratusan informasi masuk ke TRC BPBD DIY melalu media sosial, telepon, dan saluran radio amatir. "Sering kali jumlah informasinya melebihi kapasitas kami, tapi banyak yang susah diklarifikasi kebenarannya," katanya.
Dalam kasus bencana lahar dingin sepanjang musim hujan tahun ini, sudah beberapa kali muncul info tidak akurat. Penyebabnya, pemberi informasi kurang cermat menganalisis data dari sensor-sensor yang masih sederhana. "Seperti sensor dari batu yang bergerak, bukan karena aliran sungai tapi ulah orang," katanya.
Informasi yang datang paling banyak dari saluran radio amatir. Masalahnya, dia melanjutkan, jejaring relawan TRC BPBD DIY kerap menerima data dari kolega di komunitasnya yang kurang valid. "Untuk penyaringannya susah," ujarnya.
Sebenarnya, di media sosial, informasi lebih mudah diklarifikasi karena penyaringan bisa dilakukan lewat identifikasi gambar. Namun, menurut dia, ada banyak data yang sebenarnya masih dalam klasifikasi rahasia justru terlempar ke publik.
Koordinator Proyek Kerja Sama antara IIS UGM dan tim dari Osaka University, Maharani Hapsari, berpendapat persoalan validitas informan di sistem W-DIPS memang problematis. Dia mengatakan tim perancang W-DIPS sudah menyiasatinya dengan mewajibkan penyuplai informasi memasukkan kode kartu tanda penduduk (KTP) ketika mendaftar sebagai anggota relawan di sistem ini lewat aplikasi ponsel pintar. "Tapi, agar efektif, tetap harus berintegrasi dengan instansi seperti PMI, BPBD, dan lembaga pengelola data kependudukan," katanya.
Menurut dia, sistem ini bermanfaat apabila berfungsi sebagai pelengkap mengingat jangkauan sinyal 3G belum mencakup semua wilayah di DIY sekali pun. Fungsinya dipakai sebagai alat mengevaluasi program penanganan pascabencana.
Pengoperasiannya, dia melanjutkan, bermanfaat di DIY apabila jumlah relawan sudah mencapai 10 persen dari keseluruhan penduduk yang persebaran lokasinya merata. Sistem ini bisa mengolah data bencana dan secara cepat menampilkannya dalam bentuk peta wilayah. "Kalau sudah jalan, berpeluang diterapkan sebagai sistem nasional," katanya.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
