Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Ini, Padang Pilih Wali Kota Baru

image-gnews
Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik memperlihatkan surat suara sebelum memberikan hak suaranya pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di  TPS 01 Surau Gadang, Kec. Nanggalo Padang, Sumbar (30/10).  ANTARA /Maril Gafur
Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik memperlihatkan surat suara sebelum memberikan hak suaranya pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di TPS 01 Surau Gadang, Kec. Nanggalo Padang, Sumbar (30/10). ANTARA /Maril Gafur
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:- Sebanyak 560.268 pemilih akan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Padang, putaran kedua pada, Rabu 5 Maret 2014.

Pemungutan suara dilakukan di 1532 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di 104 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Padang. Pemungutan dimulai pukul 07.00 wib hingga 13.00 wib, untuk memilih dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Ada dua pasangan calon walikota dan wakil walikota Padang yang akan bertarung pada putaran kedua ini. Yaitu, pasangan independen, Desri Ayunda dan James Helywardi dengan nomor urut 3 dan pasangan inchumben Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan, dengan nomor urut 10.

Dua pasangan calon ini meraih suara terbanyak dari sepuluh pasangan calon yang bertarung pada Pilkada putaran pertama, Oktober 2013.

Sebelumnya, sepuluh pasangan calon walikota dan wakil walikotanya adalah, anggota DPD  Emma Yohana - Wahyu Iramana Putra, dengan nomor urut 1. Pasangan ini dijagokan duet PBB dan Parta Golkar. Pasangan lainnya adalah anggota DPR  Muhammad Iclas El Qudsi - Ketua DPC Demokrat Januardi Sumka dengan nomor urut dua, jago koalisi PAN dan Demokrat. Di urutan ketiga ada Desri Ayunda dan James Helyward dari calon independen, dan Asnawi Bahar dan Surya Budhi di nomor urut 4 dari calon independen.

Calon independen lainnya, Ibrahim dan Nardi Gusman di nomor urut 5, pasangan nomor urut 6 Kandris Asrin-Hendra Dwipa. Pasangan nomor urut tujuh, Maigus Nasir-Armalis, pasangan nomor urut 8 Indra Jaya-Yefri Hendri Dharmi dan pasangan nomor urut 9 Syamsuar Syam-Mawardi Nur. Mereka dari calon independen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terakhir, calon inchumben, Mahyeldi Ansyarullah yang berduet dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Padang Emzalmi, diusung Partai Keadalian Sejahtera (PKS), pada nomor urut 10.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padang Alison mengatakan, pemungutan yang ditutup pukul 13.00 wib ini, dilanjutkan dengan penghitungan di masing-masing TPS. Setelah itu, dilakukan rekapitulasi oleh PPS di tingkat kecamatan.


Pada pilkada putaran kedua ini, KPUD akan menggunakan kotak surat suara dari kardus. Kata Alison, kotak dari kardus ini digunakan, karena jadwal Pilkada dengan pemilihan legislatif (Pileg) dekat. Jadi, jika nanti ada sengketa pada Pilkada, tak ada pengaruh pada Pileg April nanti.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.