Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Telaah Pengaduan Risma soal KBS

image-gnews
Sejumlah siswi SD Muhammadiyah 4 Pucung melakukan aksi kepedulian satwa di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS), (21/01). TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah siswi SD Muhammadiyah 4 Pucung melakukan aksi kepedulian satwa di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS), (21/01). TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya -Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Komisi masih menelaah pengaduan Walikota Surabaya Tri Rismaharini soal Kebun Binatang Surabaya (KBS). Johan mengaku belum mengetahui substansi pengaduan Risma. "Sekarang sedang pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan KPK," kata dia di Surabaya, Kamis, 6 Maret, 2014.

Menurut Johan, telaah terhadap pengaduan Risma akan memeriksa keterlibatan penyelenggara negara di KBS. “Akan dilihat adakah unsur korupsi dalam hubungan antara pemerintah daerah, KBS dan swasta." (baca:Polisi Temukan Kejanggalan Barter Satwa di KBS)

Biasanya, kata dia, KPK akan menghubungi pelapor untuk memberitahu perkembangan penanganan. "Dalam waktu 30 hari biasanya pelapor diberi tahu soal bahan. Bisa kurang atau sudah cukup." Jika memadai, bisa langsung ke penyelidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DAVID PRIYASIDHARTA

Terpopuler


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Hari Ini Kebun Binatang Surabaya Buka Lagi

27 Juli 2020

Petugas Kebun Binatang Surabaya menyemprotkan desinfektan di sekitar kandang satwa setelah diputuskan menutup area wisata itu 17-29 Maret 2020. Penutupan untuk mencegah mewabahnya virus corona. (Kukuh SW)
Hari Ini Kebun Binatang Surabaya Buka Lagi

Pengunjung Kebun Binatang Surabaya yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius akan diminta menuju ruang pelayanan kesehatan


Kebun Binatang Surabaya Buka awal Juli 2020, Cuma 3 Jam

26 Juni 2020

Petugas Kebun Binatang Surabaya menyemprotkan desinfektan di sekitar kandang satwa setelah diputuskan menutup area wisata itu 17-29 Maret 2020. Penutupan untuk mencegah mewabahnya virus corona. (Kukuh SW)
Kebun Binatang Surabaya Buka awal Juli 2020, Cuma 3 Jam

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini masih mematangkan prosedur protokol kesehatan di Kebun Binatang Surabaya.


Risma Beri Nama Bayi Gajah Kebun Binatang Surabaya Dumbo

31 Juli 2019

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi bayi gajah Sumatera yang baru lahir di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Selasa (30/7/2019). Risma menamai bayi gajah itu
Risma Beri Nama Bayi Gajah Kebun Binatang Surabaya Dumbo

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberi nama Dumbo pada bayi gajah Sumatera yang lahir di Kebun Binatang Surabaya.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.