Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aswanto Janji Tutup Peluang Suap di MK

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Dua orang Hakim Konstitusi terpilih, Wahiduddin Adams (kanan) dan Aswanto. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Dua orang Hakim Konstitusi terpilih, Wahiduddin Adams (kanan) dan Aswanto. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih, Aswanto, berjanji menutup peluang  suap di Mahkamah Konstitusi. Dia bertekad mensterilkan lembaganya dari upaya rasuah terkait dengan sengketa pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah), pengujian undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dan sengketa antarlembaga pemerintah.

Jika tugas di atas bisa dijalankan Mahkamah Konstitusi tanpa korupsi, kata dia, citra lembaga negara yang didera berbagai kasus ini segera pulih. "Saya sudah berkomitmen dan berniat dari awal untuk bekerja maksimal," kata Aswantio kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2014. (Baca: Aswanto Bisa Dipecaya?)

Dia mengatakan akan mencurahkan semua kemampuan dan pikirannya untuk memberi yang terbaik di Mahkamah Konstitusi. Menurut Aswanto, dirinya siap menjalankan amanah tersebut dengan berpegang pada nilai-nilai dan konstitusi negara. Caranya, menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini, dengan menjaga kejujuran dan integritas.

"Modal utama yang dibutuhkan di Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah moral kejujuran dan integritas itu. Nilai-nilai tersebut harus melekat pada diri seorang hakim untuk bekerja dan menghasilkan sebuah keputusan. Jika moral dan integritas terpelihara, Insya Allah keputusan apa pun tidak akan melenceng," ujar dia.

Begitu mulai bekerja, Aswanto mengaku segera berkoordinasi dengan hakim lain. Kini Aswanto bersama Wahiduddin Adams, calon hakim konstitusi terpilih, menunggu dilantik. Wahiduddin adalah mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Aswanto juga berjanji akan bersikap terbuka dan menjunjung tinggi asas transparansi, baik kepada sesama hakim maupun kepada masyarakat. "Lembaga ini harus dapat dikontrol oleh masyarakat," ujarnya. 

Aswanto mengaku telah menyiapkan strategi jika menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Strategi itu antara lain akan menjaga jarak dengan siapa saja yang sedang berperkara dan tidak memberi ruang negosiasi. "Demi kebenaran, saya siap berbeda pendapat dengan hakim lain," kata Aswanto.  "Intinya saya berpegang teguh pada kode etik dan perilaku hakim yang dilarang berhubungan dengan pihak yang beperkara."

Data pribadi Aswanto.

Lahir: Palopo, 17 Juli 1964
Rumah: Kompleks Dosen Unhas Tamalanrea Blok BG 30, Makassar
Istri: Novita Trisyana
Anak:
1. Rathni Rizky Putri Novian
2. Muhammad Noval

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendidikan:
S1 Fakultas Hukum Unhas 1986
S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1992
S3 Universitas Airlangga, Surabaya 1999
Diploma in Forensic Medicine and Human Rihgts, Institute of Groningen State University, Netherland 2002

Pengalaman:
- Tim Sosialisasi HAM pada Kanwil Kehakiman dan HAM Sulsel 2002
- Ketua Panwaslu 2004
- Koordinator Litbang Perludem Pusat 2005
- Tenaga Ahli DPRD Sulawesi Barat 2007
- Dewan Kehormatan KPU Sulsel 2007
- Ketua Ombudsman Makassar 2008-2010
- Dekan Fakultas Hukum Unhas 2010-sekarang
- Staf Ahli Polda Sulawesi Selatan 2012-2013
- Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pilgub Sulsel 2012
- Tenaga Ahli Rekrutmen Komisioner Ombusdman Makassar 2013
- Tim Seleksi Dewan Kode Etik Mahkamah Konstitusi 2013

ABDUL RAHMAN

Berita Terkait

Patrialis: Selamat Datang Hakim Konstitusi Baru
Kualitas Dua Hakim Baru MK Dinilai Biasa Saja
Suka Salah Ucap, Dua Calon Hakim MK Dapat Pujian
Tak Serius, Calon Hakim MK Disemprot Tim Pakar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

10 jam lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

16 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?

Jubah berwarna hitam dan merah yang dikenakan hakim MK bukan hanya sekadar pakaian resmi, tetapi juga simbol yang mengandung filosofi.


Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.


Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

1 hari lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.


Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Menurut AHY, keputusan MK telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih


3 Hakim MK Dissenting Opinion, Pakar UI: Persoalan Hukum Pemilu Bukan Isapan Jempol

1 hari lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
3 Hakim MK Dissenting Opinion, Pakar UI: Persoalan Hukum Pemilu Bukan Isapan Jempol

Pakar kepemiluan UI Titi Anggraini menyoroti dissenting opinion tiga hakim MK dalam putusan sengketa pilpres.


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

1 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024 sembari menunggu hasil gugatan PTUN, KPU menolak