TEMPO.CO, Jombang - Nilai korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan sejak 2004 mencapai ratusan miliar. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga Tim Pengendali PNPM Mandiri, Sujana Royat, mencatat sejak 2004 hingga 2013 ada sekitar Rp 250 milar dana yang dikorupsi kelompok masyarakat penerima dana.
"Rp 250 miliar itu kumulatif sejak PNPM dilaksanakan," kata Sujana saat acara Rembuk Rasa Antikorupsi di ballroom Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur, Sabtu, 8 Maret 2014.
Menurut dia, kasus korupsi tersebut sudah masuk ranah hukum. Sedangkan dalam penyelesaian nonlitigasi tercatat ada Rp 35,9 miliar yang diduga diselewengkan. Dari Rp 35,9 miliar tersebut baru dikembalikan Rp 2,2 miliar. Adapun Rp 33,3 miliar masih dalam proses. "Penyelesaian korupsi di PNPM ada dua, melalui litigasi (ranah hukum) dan nonlitigasi atau kearifan lokal," katanya.
Nilai dana yang disalahgunakan itu, menurut Sujana, masih jauh dibanding anggaran PNPM yang setiap tahun mencapai Rp 10-11 triliun atau total sekitar Rp 56 triliun sejak diluncurkan hingga sekarang. "Ada banyak modus yang dilakukan, termasuk membuat kegiatan fiktif," katanya.
Pada 2013 tercatat ada 22 kasus penyalahgunaan dana PNPM dengan nilai kerugian masing-masing di atas Rp 1 miliar. "Ini tidak bisa ditoleransi. Kami minta dukungan masyarakat dan KPK untuk mengawasi," katanya.
Acara Rembuk Rasa Antikorupsi itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, K.H. Salahudin Wahid (Gus Solah), dan budayawan Sudjiwo Tedjo.
Bambang Widjojanto mengapresiasi kerja sama dengan PNPM untuk mencegah potensi korupsi di masyarakat. "Harus kita bangun kearifan lokal untuk mencegah korupsi," katanya.
Menurut Bambang, peran tokoh yang paham soal hukum sangat membantu pemberantasan korupsi di masyarakat. "Mereka ini informal leader dan bisa disebut sebagai paralegal atau orang yang punya kemampuan di bidang hukum meski tidak berlisensi sebagai advokat atau pengacara," katanya.
ISHOMUDDIN
