TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan dana bantuan sosial di kementerian yang dipimpin tokoh partai politik cenderung meningkat menjelang tahun pemilihan umum. Fitra mencatat ada sepuluh kementerian yang jumlah dana bansos dan penggunaannya diduga menyimpang untuk kepentingan parpol.
"Tak hanya meningkat, tapi pertanggungjawabannya juga tak jelas," kata Uchok dalam suatu diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2014.
Uchok memaparkan, dua kementerian yang diduga menggelontorkan dana bansos untuk kepentingan politik yakni Kementerian Agama pimpinan Suryadharma Ali--juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan--dan Kementerian Perumahan Rakyat pimpinan Djan Faridz.
Bansos di Kementerian Agama tercatat sebesar Rp 8,731 triliun pada 2011, Rp 8,814 triliun pada 2012, dan melonjak jadi Rp 11,28 triliun pada 2013. Lonjakan juga terjadi pada dana bansos Kementerian Perumahan Rakyat yang pada 2011 sebesar Rp 560 miliar, Rp 1,795 triliun pada 2012, dan Rp 2,224 triliun pada 2013.
Partai Keadilan Sejahtera juga ditengarai dikucuri dana bansos oleh Kementerian Pertanian, yang dipimpin Suswono, dan Kementerian Sosial, yang dipimpin Salim Segaf. Dana bansos Kementerian Sosial meningkat dari Rp 2,324 triliun pada 2011, Rp 2,713 triliun pada 2012, dan menjadi Rp 3,351 triliun pada 2013.
Adapun Kementerian Pertanian memiliki tren menurun, tetapi, menurut Uchok, penurunan ini tak berarti tidak ada dugaan penyelewengan dana bansos. Fitra mencatat tren penurunan dana bansos Kementerian Pertanian, yaitu Rp 8,757 triliun pada 2011, Rp 8,637 triliun pada 2012, dan Rp 6,349 triliun pada 2013.
"Trennya memang meningkat untuk kepentingan pemilu. Mungkin memang untuk rakyat, tapi penetapan dan penyerahannya cenderung menyimpang," kata Uchok.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum
Berita terpopuler lainnya:
Pilot Senior: Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines AnehTersangka Pembunuh Ade Sara Tertawa Saat Diperiksa, Pengacara Bingung
7 WNI Pemesan Tiket Pesawat Malaysia Airlines yang Hilang
Jokowi Maju, Gerindra: Ahok Korban Politik
Ternyata Ahok Bisa Disuap
