TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Rumah Sakit Tarakan Jakarta, Koesmedi Priharto, mengatakan instansinya menggunakan cara tambal sulam anggaran agar tetap beroperasi karena klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat belum sepenuhnya dibayarkan pemerintah. Dia menjelaskan pemerintah baru membayarkan Rp 5 miliar dari Rp 11 miliar klaim Jamkesmas 2013. Di lain pihak, pemerintah DKI Jakarta baru membayar 25 persen dari sekitar Rp 60 miliar tagihan Kartu Jakarta Sehat 2013. (baca: Klaim Telat, RSUD Tasik Berutang Rp 30 Juta/hari)
"Kami gunakan uang muka dari klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah atau Kartu Jakarta Sehat tahun 2013 untuk tetap beroperasi," kata Koesmedi ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 12 Maret 2014.
Uang muka tersebut, kata Koesmedi, tak hanya untuk biaya operasional RS Tarakan, melainkan digunakan pula untuk melunasi sebagian utang Tarakan. Menurut dia, Tarakan memiliki utang Rp 60 miliar. Sebagian besar dari utang Tarakan tersebut berasal dari tunggakan pembayaran obat ke pabrik dan distributor obat, termasuk di dalamnya obat farmasi, alat medis habis pakai, dan bahan medis untuk radiologi. "Kalau dananya turun, baru bayar utang," kata Koesmedi.
Selain untuk obat, Tarakan juga memiliki utang untuk pengadaan alat tulis kantor dan darah yang belum dibayarkan ke Palang Merah Indonesia. Adapun gaji untuk tenaga kesehatan, kata Kusmedi, sebagian besar sudah dibayarkan.
Koesmedi mengatakan, tenaga kesehatan selain dokter, misalnya perawat, telah dibayarkan seluruh gajinya. Sedangkan gaji dokter untuk November-Desember 2013 hanya sebagian yang dibayarkan. Menurut Koesmedi, Tarakan telah membayarkan sebesar 60 persen dari gaji dokter untuk dua bulan tersebut. Sisanya akan dibayarkan di akhir bulan ini jika dana Jamkesmas dan Jamkesda telah dibayarkan ke Tarakan.
Koesmedi mengatakan mendengar informasi jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membayar tunggakan Kartu Jaminan Sehat pekan ini. Alasannya, anggaran KJS telah ada, tetapi belum cair.
Untuk tunggakan Jamkesmas, Koesmedi belum mendapatkan informasi kapan akan dibayarkan. Apalagi badan penyelenggara Jamkesmas sudah tidak ada. "Kami tunggu saja karena pengalaman sebelumnya dikucurkan pada bulan ketiga atau keempat setiap tahun," kata Koesmedi.
RIZKI PUSPITA SARI
Berita Terkait
Klaim RSUD Tasikmalaya Tersendat di Kemenkeu
Tunggakan Jamkesmas di Banyuwangi Rp 8 Miliar
Dinas Kesehatan DIY Tak Tahu Tunggakan Jamkesmas
