Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Janjikan Rp 1 M, Kepala Desa Kecam Surat Prabowo  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan terhadap insan pers seusai melepas 20 mobil relawan kesehatan untuk berkeliling Pulau Jawa di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta (16/3). Sementara itu, partai Gerinda melakukan kampanye perdananya di daerah Sragen, Jawa Tengah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan terhadap insan pers seusai melepas 20 mobil relawan kesehatan untuk berkeliling Pulau Jawa di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta (16/3). Sementara itu, partai Gerinda melakukan kampanye perdananya di daerah Sragen, Jawa Tengah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kepala desa mempersoalkan surat yang dikirimkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Dalam surat tertanggal 26 Oktober 2013 itu, Prabowo berjanji mengalokasikan minimal Rp 1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk disalurkan ke semua desa jika masyarakat mendukung Gerindra.

Kepala Desa Penggarit, Pemalang, Jawa Tengah, Imam Wibowo, menilai surat Prabowo itu berkaitan dengan Undang-Undang Desa yang telah disahkan DPR dan pemerintah. Surat itu, kata Imam, seolah menunjukkan Prabowo dan Gerindra sebagai pihak yang paling berjasa melahirkan Undang-Undang Desa. (Baca: Kenapa Prabowo Tak Segera Tentukan Cawapres?).   

Menurut Imam, Gerindra tak berkontribusi besar dalam pembahasan Undang-Undang Desa. “Gerindra seperti pahlawan kesiangan kalau menjanjikan Rp 1 miliar,” kata Imam kepada Tempo, pekan lalu. Imam menambahkan, para kepala desa telah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Desa sejak 2008. Saat itu mereka beberapa kali berunjuk rasa di Ibu Kota supaya rancangan itu segera disahkan. (Baca: Dana Perimbangan Desa Berpotensi Diselewengkan). 

Kepala Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah, Bayu Setyo Nugroho, juga tak setuju Prabowo dan Gerindra paling berjasa dalam pengesahan Undang-Undang Desa. Seorang kepala desa dari Tasikmalaya bahkan mengaku langsung menyobek surat dari Prabowo. “Prabowo atau bukan presidennya, pemerintah wajib memberi alokasi dana langsung dari APBN karena sudah diamanatkan undang-undang,” kata kepala desa yang tak mau disebut namanya ini.

Surat yang salinannya diperoleh Tempo ini terdiri atas tiga lembar dengan lambang Gerindra di pojok kanan atas dan tiga bintang di pojok kiri yang disertai nama dan pangkat Prabowo, letnan jenderal purnawirawan. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menyatakan dana desa merupakan keberpihakan Gerindra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembar lain ditandatangani Ketua Umum Gerindra Suhardi dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Sedangkan sampul belakang berisi permintaan supaya kepala desa yang menerima surat itu mengirimkan pesan pendek ke 0816201406 jika telah menerima surat tersebut. (Baca: Kepala Desa Subang Galau Soal Dana Desa Rp1 Miliar).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan surat yang dikirim Prabowo tak berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Desa pada Desember lalu. "Kalau yang lain merasa kebakaran jenggot, ya mereka kirim surat saja sekarang kepada kepala desa," ujar Fadli. Toh, Fadli menilai tak ada larangan pihak tertentu mengklaim sebagai yang paling berjasa dalam pengesahan Undang-Undang Desa.

Menurut Fadli, Prabowo meneken surat itu saat bertemu sejumlah organisasi, yaitu Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Asosiasi Kepala Desa, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pada 26 Oktober lalu. Fadli menilai surat itu menunjukkan komitmen partainya terhadap pembangunan desa.

SUNDARI SUDJIANTO | PRIHANDOKO

Topik terhangat
Kampanye 2014| Jokowi Nyapres|  Malaysia Airlines |Pemilu 2014 | Kasus Century

Berita terpopuler
Sindir Megawati, Prabowo: Kalau Manusia... 
Siapa yang Berkomunikasi Terakhir di Kokpit MH370?
Disindir Ruhut, Jokowi: Sudah Beribu Kali Diejek
Malaysia Airlines 'Kucing-kucingan' Hindari Radar  
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. TEMPO/Khory
Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengunjungi  Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, 1 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi
Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.


Prabowo Subianto Siapkan Sikap Politik terhadap Jokowi-Maruf

9 Oktober 2019

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar saat tiba di PN Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019. Danhil akan menjadi saksi untuk terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.TEMPO/Muhammad Hidayat
Prabowo Subianto Siapkan Sikap Politik terhadap Jokowi-Maruf

Sikap Prabowo Subianto akan disampaikan saat Rakernas Partai Gerindra 17 Oktober 2019.


Mulan Jameela Gugat Gerindra, Peserta Sidang Belum Komplit

22 Juli 2019

Istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela saat mengikuti aksi solidaritas untuk suaminya di DPP Gerindra, Jakarta, 30 Januari 2019. Aksi Solidaritas Ahmad Dhani digelar sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas vonis penjara yang diterima musikus tersebut dalam kasus ujaran kebencian.  TEMPO/Nurdiansah
Mulan Jameela Gugat Gerindra, Peserta Sidang Belum Komplit

Persidangan gugatan kader Partai Gerindra, termasuk penyanyi Mulan Jameela, sebelumnya ditunda.


Cawagub DKI, PKS-Gerindra Setor Nama ke Anies 11 Februari 2019

21 Januari 2019

Calon Wakil Gubenur DKI Jakarta yang diajukan Partai Keadian Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, September 2018. Foto: Instagram
Cawagub DKI, PKS-Gerindra Setor Nama ke Anies 11 Februari 2019

PKS dan Gerindra sepakat akan menyedorkan dua nama cawagub DKI kepada Gubernur Anies Baswedan pada 11 Februari 2019.