Serangan ke Jokowi Dianggap Strategi Kompetitor

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Calon presiden dari partai PDIP, Jokowi melihat bentuk teks lagu kebangsaan Indonesia saat datangi Museum Sumpah Pemuda di hari pertama Kampanye di Jakarta, (16/03). TEMPO/Dasril Roszandi
Calon presiden dari partai PDIP, Jokowi melihat bentuk teks lagu kebangsaan Indonesia saat datangi Museum Sumpah Pemuda di hari pertama Kampanye di Jakarta, (16/03). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar Ilmu Politik dan Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan serangan terhadap calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, merupakan strategi kompetitor untuk menekan elektabilitas Jokowi menjelang pemilu presiden. "Ini menunjukkan kepanikan kompetitor," kata Ari ketika dihubungi Tempo, Senin malam, 17 Maret 2014.

Serangan itu akan ditujukan terhadap integritas Jokowi. Misalnya, ketidakmampuan menangani permasalahan Jakarta atau mengingatkan janji Jokowi untuk tetap menjadi gubernur selama lima tahun. Selain itu, strategi lainnya adalah membawa pencalonan Jokowi ke jalur hukum. "Tim advokasi Jakarta Baru menggugat Jokowi karena melanggar sumpah," kata Ari. (Baca: Gugat Jokowi, Tim Jakarta Baru Sodorkan Bukti).

Ari mengatakan tim Jakarta Baru merupakan bekas tim sukses Jokowi kala mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Menurut Ari, tim sukses ini berubah menjadi tim advokasi yang digawangi Partai Gerindra. Cara lain, Jokowi akan dihambat di DPRD Jakarta ketika mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur jika memenangkan pemilu presiden. "Dipersoalkan oleh DPRD," kata Ari.

Jokowi mengaku menerima berbagai serangan politik setelah pengumumannya untuk maju dalam pemilihan presiden. Jokowi menyayangkan serangan itu disampaikan dengan cara mengejek atau mencemooh. “Ya, biasalah dalam politik diejek, dicemooh. Tapi lebih baik politik disampaikan secara santun,” katanya di luar gerbang Balai Kota, Senin, 17 Maret 2014. (Baca: Prabowo: Calon Pemimpin Mencla-mencle Berbahaya).

Senin, 17 Maret 2014, tim advokasi Jakarta Baru—slogan kampanye yang digunakan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI—menyatakan akan menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim yang dipimpin Habiburokhman, calon anggota DPR dari Gerindra, menilai pencalonan Jokowi melanggar hukum. “Langkah Jokowi melanggar asas kepatutan dalam perbuatan melawan hukum,” katanya. (Baca: SBY Dianggap Jago Pencitraan, Jokowi Pekerja Keras).  

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Habiburokhman, Jokowi telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI. Seharusnya Jokowi bertahan memimpin Jakarta selama lima tahun. Dia juga menilai Jokowi tak memenuhi janji-janji yang diucapkannya saat kampanye. Jokowi, kata Habiburokhman, baru boleh menjadi calon presiden jika telah mampu membenahi Jakarta. (Baca: Di Batu Tulis, Prabowo Punya 10 Jatah Menteri).

Sebelumnya, Ahad lalu, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga mengeluarkan pernyataan keras dan diduga berkaitan dengan pencalonan Jokowi. Dia meminta masyarakat tak memilih calon presiden yang mencla-mencle. “Calon pemimpin yang mencla-mencle sangat berbahaya bagi Indonesia,” katanya. Ketika ditanya apakah pernyataan itu ditujukan kepada Jokowi, Prabowo enggan menjawab gamblang. (Baca pula: Sindir Jokowi, Prabowo: Jangan Pilih Capres Boneka).  

RIZKI PUSPITA SARI 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 menit lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

23 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

3 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

9 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

14 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.