Biaya Caleg Rp 700 Juta sampai Rp 1,1 Miliar  

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga seorang artis Mandala Saoji dan Arzeti Bilbina saat menghadiri acara Green Party dikawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, (9/4). Tempo/Fardi Bestari
Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga seorang artis Mandala Saoji dan Arzeti Bilbina saat menghadiri acara Green Party dikawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, (9/4). Tempo/Fardi Bestari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mencoba menghitung investasi yang perlu ditanam oleh calon legislator ketika maju pada Pemilihan Umum 2014. Berdasarkan teori investasi klasik, kata dia, rata-rata nasional dana investasi yang optimal dan wajar mulai Rp 787 juta sampai Rp 1,18 miliar untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Rp 320-481 juta untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Sayangnya, investasi politik sebesar angka itu tidak menjamin calon legislator akan terpilih," kata Teguh dalam seminar "Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif", Rabu, 19 Maret 2014. Dan, kata dia, jika investasi kurang dari angka wajar itu, peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. baca:Caleg Perempuan Sulit Masuk Senayan)

Perhitungan biaya investasi politik, Teguh menjelaskan, dihitung dari perkalian antara peluang terpilih dan nilai harapan pendapatan anggota Dewan. Nilai ini didapat dari penjumlahan resmi faktor non-ekonomi seperti kekuasaan, status sosial dan penghormatan, serta pendapatan tak resmi. Kemungkinan terpilih adalah jumlah kursi berbanding jumlah calon legislator, yakni 8,95 persen dari politikus yang bertarung pada pemilu.

Teguh mengatakan seorang calon legislator yang bertindak rasional akan melakukan pengorbanan atau investasi politik yang sebanding dengan yang didapatkan ketika menjadi anggota Dewan. Mengutip laporan Sekretariat Jenderal DPR, dia menyebutkan uang yang diterima anggota DPR selama lima tahun adalah Rp 5,4 miliar, sementara anggota DPRD Rp 1,8 miliar. Investasi di atas angka tersebut menjadi tak wajar karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang diterima. (baca:Camel Petir: Caleg Galau Jangan Musyrik )

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilihan umum calon legislator akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Pemilu melibatkan 6.708 calon legislator DPR, 23.287 calon legislator DPRD provinsi, 200.874 calon legislator DPRD kabupaten/kota, dan 929 calon legislator Dewan Perwakilan Daerah. (baca:Jadi Caleg, Jurnalis Sebaiknya Mundur)

SUNDARI

Terpopuler
Follow Akun Porno, Tifatul Sembiring Di-bully
Media Malaysia Sebut RI Bantu AS Sembunyikan MH370
Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

11 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

17 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

18 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.