Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Divonis Soal Kartel Bawang, Kemendag: No Comment

image-gnews
Bawang putih. ANTARA/Ampelsa
Bawang putih. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan dua pejabat terlibat dalam kasus kartel impor bawang putih. Dua pejabat itu, Menteri Perdagangan dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, divonis melanggar pasal dalam beleid anti-monopoli yang berisi larangan untuk menghambat pemasaran barang.  (Baca : Dua Pejabat Divonis Terlibat Kartel Bawang )

Saat dimintai konfirmasi, juru bicara Kementerian Perdagangan, Ani Mulyati, enggan berkomentar. "Kami belum bisa memberikan tanggapan, kami akan pelajari terlebih dahulu sambil menunggu salinan putusan KPPU," kata dia kepada Tempo, Kamis, 20 Maret 2014.

Hakim KPPU, Sukarmi, mengatakan Menteri Perdagangan dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan melanggar pasal 24 Undang-undang nomor 5 tahun 1999. Sebab mereka menyetujui perpanjangan surat persetujuan impor yang yang diajukan oleh pelaku usaha. "Padahal tidak ada dasar hukum yang mendasarinya," kata dia. 

KPPU pun memberi rekomendasi  kepada mereka untuk memperhatikan prinsip persaingan usaha dalam mengambil kebijakan. "Serta berkoordinansi dalam penetapan kebijakan impor yang menggunakan skema kuota," ujar Sukarmi. (Baca : Siapa Saja Importir Pelaku Kartel Bawang Putih?  ).

Dalam sidang kasus ini beberapa waktu lalu, Ekonom Universitas Indonesia dan mantan Komisioner KPPU, Faisal Basri, mengatakan bahwa lonjakan harga bawang putih disebabkan kesalahan pemerintah. "Kartel ini diawali kebijakan pemerintah," kata dia saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli. (Baca : Suswono Absen, Sidang Kartel Bawang Putih Ditunda  ).

Faisal mengatakan kebijakan pemerintah untuk membatasi impor memicu praktek kartel. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak cocok dengan kondisi pasar bawang putih, di mana pasokan lokal hanya sebanyak 5 persen. Dalam kondisi tersebut, pemerintah malah mewajibkan importir untuk mengantongi izin Kementerian Perdagangan dengan rekomendasi Kementerian Pertanian. "Pemerintah telah menentukan siapa importir berikut jatah impornya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Situasi ini, kata Faisal, diperburuk dengan terlambatnya penerbitan rekomendasi impor dari pemerintah. Akibatnya pasokan bawang putih tersendat dan harga melambung. Di saat ini, beberapa importir diduga berkongsi untuk menahan stok dan menjualnya dengan harga tinggi. "Buktinya nampak dari ratusan peti kemas bawang putih impor yang sengaja ditahan di Pelabuhan Tanjung Perak."

PINGIT ARIA

Berita Terpopuler
Ketua KPK: Hedonis, Nurhadi Dekat dengan Korupsi
Indonesia Tidak Akui Referendum Crimea
Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!
Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia  
Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

1 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

3 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

5 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

14 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


Beban Anggaran Makan SIang Gratis

29 hari lalu

Beban Anggaran Makan SIang Gratis

Program makan siang gratis dan susu gratis yang menyedot dana Rp 450 triliun per tahun bakal membebani APBN 2025.


BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

56 hari lalu

ilustrasi beras
BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

BPS mencatat kenaikan inflasi tahunan yang terjadi pada Januari 2024, yaitu 2,57 persen.


Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

27 Januari 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal dalam kasus RIPH impor bawang putih.


Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

20 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto buka suara soal dugaan adanya pungutan liar atau pungli dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih.


Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

18 Januari 2024

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH bawang putih.


Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

18 Januari 2024

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

Mentan Andi Amran Sulaiman, menjamin pemberian RIPH bawang putih pada 2024 akan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam rakortas.