TEMPO.CO, Palembang - Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan Hermanto Wijaya menyatakan pencabutan subsidi merupakan salah satu solusi untuk membenahi sistem kelistrikan di Sumatera.
Mereka menuding seringnya pemadaman listrik di Sumatera lantaran tingginya pemakaian energi untuk rumah mewah dan perkantoran yang belum menerapkan penghematan listrik. "Agar rumah mewah tidak keenakan menggunakan listrik murah," katanya kepada wartawan di Palembang, Selasa, 25 Maret 2014.
General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Paranai Suhasfan menjelaskan pihaknya tidak bisa langsung memutus susbsidi ataupun pemberlakuan tarif khusus bagi pelanggan dari kalangan berduit. Alasannya, tarif listrik berlaku secara nasional, sehingga kebijakan tersebut menyangkut berbagai aspek dan harus diputuskan oleh pimpinannya di Jakarta. "Itu usul yang bagus, tetapi kami tidak bisa memutuskan," kata Paranai.
Paranai mengatakan pemadaman sering terjadi karena persoalan transmisi. Di lain pihak, PLN kesulitan membangun gardu listrik sebagai sumber transmisi karena sering terkendala pembebasan lahan. Dia mencontohkan, di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, PLN sudah berhasil membangun gardu induk, tapi belum dapat dijalankan karena masih ada kendala. "Gardu induk sudah selesai, tapi belum bisa dioperasionalkan karena pembangunan transisi terkendala ganti rugi," ujarnya.
Awal 2015, PT PLN akan membangun dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan tenaga masing-masing 225 megavolt di dua wilayah, yakni Keban Agung dan Banjar Sari, sehingga totalnya 450 megavolt. Pada kondisi normal, Sumatera Selatan membutuhkan energi listrik hingga 850 megavolt setiap harinya.
PARLIZA HENDRAWAN
Terpopuler:
MH370 Jatuh, Seluruh Awak dan Penumpang Tewas
Jatuhnya MH370 Diungkap Satelit Inggris
Pernyataan Lengkap PM Malaysia Soal MH370
