Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Sayap PKS, Pengamat: Ilmiah atau Abal-abal?  

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjalan kaki memasuki kantor Balaikota usai usai menaiki Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jururan Pluit-Monas di halte TransJakarta Balaikota, Jakarta, Jumat (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjalan kaki memasuki kantor Balaikota usai usai menaiki Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jururan Pluit-Monas di halte TransJakarta Balaikota, Jakarta, Jumat (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), Yunarto Widjaja, mengatakan masyarakat tak bisa sembarangan mempercayai hasil survei yang beredar, terutama pada masa kampanye. Soalnya, tak jarang ada kepentingan politik untuk menjatuhkan lawannya dalam rilis tentang survei.

"Harus bisa membedakan mana survei yang benar-benar ilmiah dan mana survei abal-abal," katanya kepada Tempo, Rabu, 26 Maret 2014. Survei yang terpercaya, kata dia, harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi metodologi.

Organisasi yang merilis survei harus bisa menjelaskan metode penelitian, seperti pengambilan sampel, sebaran responden, dan jenis pertanyaan yang diajukan. Soalnya, itu merupakan pertanggungjawaban lembaga bahwa hasil survei mereka memang mewakili masyarakat. "Boleh saja kalau organisasi mau melakukan survei internal, tetapi hasilnya tak boleh mengatasnamakan masyarakat Jakarta. Itu namanya penipuan," ujar Yunarto.

Selain itu, survei juga lebih rentan disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politik di masa kampanye seperti sekarang. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum sudah meminta lembaga survei dan hitung cepat mendaftarkan diri. Tujuannya, agar hasil survei tidak memihak atau menjatuhkan kelompok tertentu. Jika survei itu dirilis oleh organisasi sayap partai, besar kemungkinan survei itu hanya kepentingan partai. (Baca: Ahok Akui Diwarisi Jokowi Jurus Menahan Diri)

Pengamat dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan hasil survei itu tidak relevan. Alasannya, prosedur penggantian kepala daerah itu sudah diatur dalam undang-undang. "Kalau tidak suka prosedur itu, harus perjuangkan perubahan undang-undang," katanya. "Ini sama saja dengan survei yang menyatakan masyarakat tidak setuju kapolda atau pangdam yang menjabat di sana," katanya. 

Sebelumnya diberitakan organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera, Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda keadilan, dan Benteng Muda PKS merilis hasil survei yang menyatakan tak ingin Jakarta dipimpin figur seperti Ahok. (Baca: Diserang Sayap PKS, Ahok: Aku Sudah Biasa)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasannya, mereka keberatan dengan kinerja dan gaya komunikasi Ahok selama 1,5 tahun menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Gema Keadilan, Ronald Darmasyah, mengatakan sikap itu diambil setelah mereka melakukan survei pada 20-24 Maret 2014 terhadap 1.589 reponden di Jakarta.

"Ternyata 93 persen responden menyatakan tidak siap dipimpin oleh Ahok," kata dia di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Selasa, 25 Maret 2014. Survei itu, kata dia, dilakukan dengan mewawancarai 300 orang secara tatap muka dan 1.289 orang mengisi kuisioner online. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup kepada warga di lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. (Baca: Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur)

ANGGRITA DESYANI

Berita Lainnya:
Kasus Bus Transjakarta, Ahok Dapat Usul Baru yang Aneh
Hibah Bus Solar, Pengamat Sarankan Perda Direvisi
Cara Jokowi Cegah Kerabat Aji Mumpung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

16 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

21 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

25 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

Pengamat politik mengatakan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih memiliki suara kuat di Jakarta.


Di TPS Ahok, Ganjar-Mahfud Unggul dengan 113 Suara

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri, Puput Nastiti Devi dan putranya, Sean, menggunakan hak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. Ketiganya tampak kompak mengenakan baju berwarna gelap. TEMPO/Yuni Rahmawati
Di TPS Ahok, Ganjar-Mahfud Unggul dengan 113 Suara

Paslon Ganjar-Mahfud memimpin suara di TPS tempat Ahok menyalurkannhak suara.


Keluarga Ahok Sepaket Pilih Calon yang Berasal dari PDIP

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Keluarga Ahok Sepaket Pilih Calon yang Berasal dari PDIP

Ahok berharap, pemilu yang diadakan setelah Imlek ini membawa kemakmuran, keadilan, kesehatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh masyarakat.


Nyoblos di TPS 112 Pluit, Ahok Berharap Pemilu 2024 Bawa Kemakmuran

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nyoblos di TPS 112 Pluit, Ahok Berharap Pemilu 2024 Bawa Kemakmuran

Ahok datang bersama istri dan dua anaknya pada pukul 07.10 WIB dengan mobil berwarna hitam.