TEMPO.CO, Brebes - Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) mengancam akan memboikot pemilu presiden 2014 jika pemerintah tidak segera mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 118/PDN/KEP/10/2013.
"Di tahun politik ini semua punya kepentingan. Kami juga punya kepentingan, stop impor bawang merah atau boikot pemilu," kata Ketua ABMI, Juwari, kepada Tempo, Kamis, 27 Maret 2014. Ketika dihubungi, Juwari sedang mengadakan pertemuan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Dengan Keputusan Dirjen PDN Nomor 118/2013 tentang Penetapan Harga Referensi Produk Hortikultura, pemerintah bisa kapan saja membuka keran impor bawang merah jika harga di tingkat konsumen mencapai di atas Rp 25.500 per kilogram.
Kebijakan baru tersebut memicu kemarahan para petani bawang. Sebab, pada semester pertama 2014, pemerintah telah memberikan rekomendasi impor bawang sebesar 75.762 ton. Hingga kini sudah 28 ribu ton bawang merah yang masuk ke Indonesia.
Bukan tanpa alasan petani bawang mengecam rekomendasi impor tersebut. Sebab, sejak Januari hingga akhir Maret, harga bawang dari petani belum pernah mencapai Rp 10 ribu per kilogram. "Lantas referensi harganya dari daerah mana sampai bisa mengimpor sebanyak itu?" ujar Juwari.
Juwari mengatakan pertemuan di Cirebon, yang dihadiri 66 perwakilan petani dari seluruh sentra bawang di Indonesia, tetap bertahan pada keputusan menolak impor bawang. Selain dari Pulau Jawa, petani yang hadir juga dari Maluku hingga Nusa Tenggara Timur.
"Jangan anggap kecil petani bawang. Di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Cirebon saja ada sekitar 90 ribu petani," kata Juwari. Dengan dukungan petani bawang dari daerah lain, partai politik peserta pemilu akan kehilangan suara yang cukup signifikan jika ABMI benar-benar memboikot pemilu.
"Kalau memboikot pemilu legislatif susah karena sebagian petani punya kedekatan dengan calon legislator di wilayahnya," ujar Juwari.
Namun wacana memboikot jalannya pemilu itu ditolak Ketua Kelompok Tani Sumber Pangan, Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Subkhan. "Justru di tahun politik ini petani bawang punya nilai tawar yang tinggi," kata Subkhan. Menurut Subkhan, petani mestinya bisa membuat kesepakatan dengan calon legislator hingga calon presiden agar memperjuangkan nasib petani jika sudah terpilih.
DINDA LEO LISTY
