TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana mengatakan hasil survei yang menolak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta bukan merupakan pernyataan resmi partainya. Sani menyebut kelompok Gerakan Pemuda Keadilan, Garda Keadilan, dan Benteng Muda PKS sebagai simpatisan PKS. Ia meminta Ahok menganggap pernyataan ormas itu sebagai masukan.
"Itu masukan dari beberapa masyarakat Jakarta terhadap Pak Ahok. Tidak perlu gusar, terima saja masukan itu," kata Sani, sapaan akrabnya, Sabtu, 29 Maret 2014. (Baca: Ahok: Saya dan PKS Baik-baik Saja)
Menurut Sani, partainya tidak mempermasalahkan isu suku, agama, ras, dan golongan dalam kepemimpinan. "Kami tidak ada masalah. PKS bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk kepentingan bersama," kata Sani. Dalam tubuh partainya sendiri, Sani menyebut tidak ada perdebatan mengenai hal ini. Ia menambahkan, partainya tidak bermasalah jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur. Pada prinsipnya, PKS mengikuti ketentuan undang-undang, kata Sani. "Kami tidak dalam kapasitas menerima atau menolak. Itu diatur dalam undang-undang." (Baca: PKS Bantah Menolak Ahok Jadi Gubernur)
Beberapa waktu lalu, kelompok yang menamakan diri Gerakan Pemuda Keadilan, Garda Keadilan, dan Benteng Muda PKS menyatakan tidak ingin Jakarta dipimpin oleh figur seperti Ahok. Mereka keberatan dengan kinerja dan gaya komunikasi Ahok selama 1,5 tahun menjabat wagub. Kelompok ini mengklaim telah menyurvei pandangan warga terhadap Ahok. Hasilnya, mereka menolak Ahok sebagai gubernur apabila Jokowi mundur dan menjadi presiden. (Baca: Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur dan Survei Sayap PKS, Pengamat: Ilmiah atau Abal-abal? )
ATMI PERTIWI
Berita Lainnya: