TEMPO.CO, Bengkulu -Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan menjelang pemilihan umum (Pemilu) terjadi lonjakan dratis jumlah perizinan pengelolaan sumber daya alam terutama hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Walhi menilai, lonjakan itu diduga memiliki hubungan erat antara transaksi sumber daya alam terutama hutan dengan kebutuhan ongkos politik pemenangan pemilu yang notebennya dibutuhkan oleh pemegang kekuasaan dan partai politik.
"Ada transaksi politik perizinan hutan menjelang pemilu," kata Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar, Walhi Eksekutif Nasional, Zenzi Suhadi saat jumpa pers, Minggu, 30 Maret 2014 di Bengkulu.
Walhi sendiri memiliki data perizinan yang dikeluarkan pemerintah terhadap empat model perizinan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam terutama hutan sejak pemilu 2009.
Ia menyebutkan empat model perizinan tersebut yakni izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, izin pengelolaan hutan untuk kawasan perkebunan, izin Hutan Tamanan Industri, dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH).
Untuk pinjam pakai kawasan hutan menjadi pertambangan data Walhi menyebutkan pada 2007 untuk eksploitasi terdapat 248 hektare. Pada 2008 naik menjadi 38 ribu hektare dan mengalami lonjakan cukup tajam pada 2009 tepat menjelang pemilu mencapai 63 ribu hektare. Lalu pada 2010 turun kembali menjadi 60 ribu hektare.
Sementara itu untuk perkebunan termasuk kelapa sawit, kakao dan sebagainya, izin pelepasan dikeluarkan pemerintah pada 2007 hanya 73 ribu hektare, pada 2008 terdapat 83 ribu hektare dan mengalami lonjakan signifikan pada pemilu 2009 mencapai 228 ribu hektare.
Selanjutnya untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) pemerintah mengeluarkan realisasi pada 2007 terdapat 41 perusahaan dengan luas lahan 174 ribu hektare, pada 2008 terdapat 10 perusahaan yang direalisasi dengan luasan 546 ribu hektare. Selanjutnya pada 2009 tepatnya menjelang pemilu angka realisasi menjadi 44 perusahaan disetujui dengan total luasan 1,6 juta hektare kawasan hutan dijadikan HTI.
Izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada 2007, pemerintah mengeluarkan izin untuk 18 perusahaan dengan luasan lahan 673 ribu hektare. Lalu pada 2008 naik menjadi 22 perusahaan dengan luasan 1,4 juta hektare. Lonjakan pengeluaran izin terjadi pada 2009 atau tahun pemilu dengan 34 perusahaan terealisasi. Total luasan 3,1 juta hektare.
"Walhi mensinyalir ada proses konsolidasi antara pengusaha dan pemerintah sehingga terjadi transaksi perizinan kawasan hutan dengan ongkos pemenangan pemilu," tegas dia.
Berdasar pengamatan Walhi, pola yang digunakan berbeda antara pemilu 2004 dan pemilu saat ini. Pada pemilu 2004 pengusaha yang mengajukan izin ke pemerintah. Sementara menjelang pemilu 2014, mulai dari level bupati atau wali kota hingga presiden berlindung dibalik aturan tata ruang dengan cara me-review hutan agar dapat dialihfungsikan.
"Luas tambang dan perkebunan yang telah diberikan izin pelepasan kawasan hutan pada pengusaha sepanjang 2011 hingga 2013 mencapai 12,58 juta hektare. Tertinggi dikeluarkan di Kabupaten Riau mencapai 3 juta hektare.
Dalam hal ini, Walhi menilai pada pemilu 2009 presiden bertanggungjawab atas keluarnya izin terhadap jutaan kawasan hutan . Sementara pada 2011 hingga 2013 kepala daerah dan kementerian yang bertanggungjawab.
PHESI ESTER JULIKAWATI
Terpopuler:
Ini Susunan Pemain Man United Vs Aston Villa
Earth Hour Jakarta, Pembangkit Listrik PLN Libur
Ketoprak BUMN, Dahlan Iskan Goyang Oplosan
