Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Dikritik Gagal Mengelola Pertanian

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ratusan petani di Dusun Tegalrejo, Desa  Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta  menggelar upacara peringatan HUT RI ke-65 di tengah areal pertanian lahan pasir, Selasa (17/8). Para petani di pesisir pantai selatan itu menggarap lahan pasir sebagai media tanam bawang merah, cabai dan sauyran lainnya. Dalam peringatan Kemerdekaan itu, mereka menanamkan nilai nasionalisme kapada masyarakat petani. TEMPO/Muh Syaifullah
Ratusan petani di Dusun Tegalrejo, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta menggelar upacara peringatan HUT RI ke-65 di tengah areal pertanian lahan pasir, Selasa (17/8). Para petani di pesisir pantai selatan itu menggarap lahan pasir sebagai media tanam bawang merah, cabai dan sauyran lainnya. Dalam peringatan Kemerdekaan itu, mereka menanamkan nilai nasionalisme kapada masyarakat petani. TEMPO/Muh Syaifullah
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah organisasi yang fokus isu pertanian mengkritik pemerintah karena kurang memperhatikan nasib petani di Indonesia. Mereka titip pesan agar calon presiden 2014 kelak bekerja keras menyelesaikan persoalan pertanian yang kompleks.

Koordinator Masyarakat Peduli Pangan Nusantara, Sarijo, mengatakan pemerintah selama ini tidak memikirkan bagaimana petani mandiri dan berdaya. Dia mencontohkan kebijakan impor beras dan garam Indonesia yang semakin menghimpit petani. Ini membuat Indonesia terus bergantung pada produksi pertanian negara lain. Padahal, Indonesia kaya sumber daya alam. Satu di antaranya adalah lahan pertanian. “Petani tak punya nilai tawar. Mereka menanggung beban produksi yang tinggi,” kata Sarijo acara Renungan dan Doa Kedaulatan Petani Nusantara di Joglo Tani, Sleman, Rabu, 2 April 2014.

Sarijo juga mengkritik bantuan sosial pemerintah berupa distribusi beras miskin. Menurut dia, model bantuan sosial ini adalah cara praktis yang tidak menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Dia mencontohkan pembagian beras miskin di Derah Istimewa Yogyakarta. Padahal, daerah ini menurut dia per tahun selalu surplus beras. Data yang Sarijo punya menunjukkan DIY surplus beras sebanyak 129 ribu ton. Sedangkan, distribusi beras miskin ke daerah ini setidaknya sebanyak 245 ribu ton per tahun. “Pemerintah maunya gampang saja menyelesaikan persoalan,” kata dia.

Distribusi beras miskin, kata Sarijo menyisakan banyak persoalan, yakni kualitas beras yang kerap tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya beras miskin yang bau dan kotor. Sejumlah organisasi yang peduli isu pertanian, menurut Sarijo terus menggerakkan sembilan provinsi untuk mengajukan alternatif  bantuan sosial bukan lewat distribusi beras miskin. Ia menawarkan agar pemerintah daerah mengelola sendiri bantuan sosial, bukan lewat Bulog. “Daerah yang tahu kebutuhan masyarakatnya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mendorong pemerintah agar memikirkan potensi pangan lokal di setiap daerah. Ini penting agar masyarakat tidak bergantung pada pangan berupa beras. Pemenuhan karbohidrat dan protein tak hanya di dapat dari beras, melainkan ada sumber pangan lain, seperti ubi, jagung, dan ketela pohon.

Acara itu juga melibatkan sejumlah kelompok masyarakat Sedulur Sikep di Pati, Jawa Tengah dan kelompok tani dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Gunarti, anggota kelompok masyarakat Sedulur Sikep mengkritik eksploitasi alam besar-besaran oleh industri. "Manusia memeras bumi dan isinya tanpa memikirkan nasib anak cucu," kata dia.

SHINTA MAHARANI

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

17 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

6 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

10 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

14 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.