Pemilih Jokowi Belum Tentu Coblos PDIP  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Capres PDI Perjuangan, Joko Widodo berikan sambutan di Lapangan Sumampir, Cilegon, Banten, (28/3). Dalam sambutanya Jokowi mengajak para partisipan untuk selalu mengawasi jalannya penghitungan suara. TEMPO/Dasril Roszandi
Capres PDI Perjuangan, Joko Widodo berikan sambutan di Lapangan Sumampir, Cilegon, Banten, (28/3). Dalam sambutanya Jokowi mengajak para partisipan untuk selalu mengawasi jalannya penghitungan suara. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden terkuat diyakini tak berdampak signifikan terhadap suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Orang yang suka Jokowi belum tentu memilih PDIP dalam pemilu legislatif," kata peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Al-Faraby, di kantornya, Rabu, 2 April 2014. 

Menurut Adjie, selama ini PDIP dikenal sebagai partai ideologis dan punya pengalaman historis dengan Sukarno. Sedangkan pendukung Jokowi tak semuanya sepaham dengan ideologi dan masa lalu PDIP. Misalnya kelompok pesantren. Meski para santri mendukung Jokowi, Adjie menilai dukungan kelompok ini masih dekat ke partai berbasis Islam ketimbang PDIP. (Baca: Jokowi Akui Gencar Dekati Tokoh Islam).  

Berdasarkan survei yang dilakukan LSI, penetapan Jokowi sebagai calon presiden pada 14 Maret lalu tak mempengaruhi elektabilitas PDIP. Pada survei 22-26 Maret terhadap 1.200 responden di 33 provinsi, PDIP dipilih oleh 21,1 persen pemilih. Elektabilitas ini tak jauh berbeda dengan survei yang digelar pada Januari. Waktu itu PDIP mendapat 18,2 persen suara. (Baca: Macam-macam Teror ke Jokowi). 

"Peningkatannya tak signifikan dan tak berbeda jauh dengan partai lain yang juga tumbuh sekitar 3 persen," ujarnya. Peningkatan suara PDIP hanya disumbang oleh berkurangnya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan dari sebelumnya 30 persen menjadi 10,6 persen. Penambahan lain berasal dari kembalinya simpatisan PDIP yang pada Pemilu 2009 sempat memilih Demokrat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Adjie menjelaskan, sedikitnya sumbangan elektabilitas Jokowi terhadap PDIP juga disebabkan oleh belum kuatnya asosiasi antara PDIP dan mantan Wali Kota Solo itu di mata publik. Situasi berbeda terjadi pada 2009 saat Megawati maju sebagai calon presiden dari PDIP. "Dulu Mega itu sama dengan PDIP, sedangkan Jokowi bukan elite PDIP." Tambahan elektabilitas kepada PDIP yang mungkin disumbang Jokowi, kata Adjie, hanya di kisaran 3 persen. (Baca pula: Jokowi Dapat Tiket ke Istana).  

IRA GUSLINA SUFA

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI)  Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (ketiga kiri) saat meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.


Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.


Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

1 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.


Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

5 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

6 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

10 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

18 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

19 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

20 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.