TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendistribusian logisitik pemilihan umum. Namun, sebelum tugas itu dijalankan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan pihaknya memperhitungkan risiko-risiko yang akan dihadapi.
"Saya tidak ingin petugas saya yang sudah susah payah di lapangan jadi dituduh biang keladi tidak netral," kata Moeldoko di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis, 3 April 2014.
Moeldoko pun tidak mau TNI disalahkan jika ada distribusi logistik yang terlambat. Karena itu, dia ingin semuanya dikalkulasikan sebaik-baiknya. "Dengan mempertimbangkan semua faktor yang bisa menyebabkan logistik terlambat," ujarnya.
Menurut Moeldoko, faktor-faktor yang bisa menjadi kendala pendistribusian logisitik, di antaranya, adalah waktu dan cuaca. "Kami ingin menjalankan dengan baik. Saya tidak ingin masyarakat kecewa atas apa yang kami lakukan," tutur Moeldoko.
Moeldoko juga menginginkan adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara TNI dan KPU dalam pendistribusian logistik. Jadi, segala hambatan dapat diminimalkan. Adapun untuk distribusi logistik, TNI memberi bantuan berupa kendaraan.
SINGGIH SOARES
Berita Terpopuler
Sering Marah-marah, Berapa Tensi Ahok?
Nyaris Separuh Pemilih Inginkan Jokowi Presiden
Begini Cara Ahli Jerman Cuci Monas
