Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Ribu Ton Gula Jatim Tak Laku Dijual  

image-gnews
Ilustrasi gula pasir. ANTARA/Adhitya Hendra
Ilustrasi gula pasir. ANTARA/Adhitya Hendra
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 800 ribu ton gula di Jawa Timur menganggur karena serbuan gula rafinasi di luar Pulau Jawa. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, ribuan ton gula itu masih tersimpan di gudang tanpa bisa dijual. "Mau dikeluarkan ke mana? Pasar gula di luar Pulau Jawa dipenuhi gula rafinasi yang tidak sesuai peruntukannya," katanya, Senin, 7 April 2014. (baca: 2014, Tahun Kebangkrutan Industri Gula Nasional)

Data Jawa Timur menyebutkan produksi gula pada 2013 mencapai 1,25 juta ton kontribusi Jawa Timur terhadap produksi nasional yang hampir menembus 50 persen. Area perkebunan tebu di Jawa Timur juga terbesar dengan luas 200 ribu hektare dan memiliki 32 pabrik gula.

Dari produksi 1,25 juta ton, kebutuhan konsumsi Jawa Timur hanya 450 ribu ton. Artinya, Jawa Timur masih surplus 800 ribu ton. (baca: Jawa Tengah Klaim Surplus Gula)

Sisa gula tersebut biasanya dijual ke luar Pulau Jawa. Namun hingga kini gula-gula itu hanya ngendon di gudang-gudang. Lantaran impor gula rafinasi menyerbu pasar di luar Jawa. Bahkan gula selundupan mendominasi pasar modern dan tradisional.

Operasi pasar untuk mengatasi rembesan gula impor diakui Arum belum memadai. Apalagi jika operasi pasar hanya dilakukan di Jawa Timur. Menurut dia, operasi pasar harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, perlu ada law enforcement untuk memberikan efek jera. "Kalau enggak dibarengi law enforcement, sia-sia bekerja. Tinggal capeknya."

Para petani tebu rakyat juga menagih pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 untuk menentukan rendemen minimal 10 persen. Bahkan rendemen bisa dipatok sampai 12 persen. Ternyata faktanya rendemen hanya 7 persen. "Kami menagih agar Perda Nomor 17 itu enggak hanya macan kertas," kata Arum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

APTRI mendesak Gubernur Jawa Timur untuk membicarakannya dengan Presiden sebagai penentu kebijakan. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan bekerja sama dengan APTRI, serikat pekerja pabrik gula, dan para pedagang guna merumuskan rencana usulan terhadap persoalan gula untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Sekaligus mencari cara agar Jawa Timur yang menjadi ikon gula tidak rusak dan bangkrut.

"Saya akan serius mengurusi, bagaimana mungkin tidak melindungi produksi dalam negeri. Kalau hanya trading (ekspor-impor), bukan government namanya," kata Soekarwo.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan tetap melakukan operasi pasar secara menyeluruh di 38 kabupaten/kota. Meski Jawa Timur sudah menutup pintu impor gula rafinasi, Soekarwo mengakui kebocoran masih tetap ada. Operasi pasar, kata Seokarwo, akan tetap dilakukan setelah pemilu legislatif.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Terpopuler
Modus Lama, Faktur Berdasarkan Transaksi Fiktif 
Pakai APBN, Butuh 100 Tahun Kerjakan Infrastruktur 
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3 Persen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

17 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

20 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

20 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

20 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

20 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Perkara Syahrul Yasin Limpo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK Bakal Buktikan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 45,5 Miliar

28 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama  menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Perkara Syahrul Yasin Limpo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK Bakal Buktikan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 45,5 Miliar

Wakil Ketua KPK mengatakan Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN Kementan.


Anak Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK, Bakal Dipanggil Ulang

42 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama  menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK, Bakal Dipanggil Ulang

Satu hari sebelum pemeriksaan Ali Andri, tim penyidik KPK telah menyita satu unit rumah yang diduga milik tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL).


Kementerian Pertanian Akui Ada Importir Bawang Putih yang Tak Lakukan Wajib Tanam

17 Januari 2024

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Prihasto Setyanto, saat meninjau sentra lahan pertanian cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Minggu (26/6/2022).
Kementerian Pertanian Akui Ada Importir Bawang Putih yang Tak Lakukan Wajib Tanam

Kementerian Pertanian mengakui adanya importir bawang putih yang tidak melakukan wajib tanam padahal sudah menerima Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH.


Bantah Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Klaim Wajib Tanam Sudah Dilakukan

17 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023.Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional Tahun 2023, produksi bawang putih dalam negeri hanya 23 ribu ton per bulan, sedangkan kebutuhan bawang putih nasional dalam sebulan 55,7 ribu ton atau dalam setahun mencapai 669 ribu ton. Tempo/Tony Hartawan
Bantah Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Klaim Wajib Tanam Sudah Dilakukan

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman yang menyebut banyak importir bawang putih yang mendapatkan RIPH bawang putih dari Kementerian Pertanian, tidak melakukan kebijakan wajib tanam.