Polisi Bingung Usut Dua Karung Duit Caleg

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa. TEMPO/Dasril Roszandi
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian Resor Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengaku kebingungan melacak temuan pecahan duit setengah miliar rupiah yang disita dalam operasi pengamanan pemilu di kawasan transit rest area Bunder, Ahad, 6 April 2014. Duit berbentuk pecahan Rp 5.000 dan Rp 10 ribu itu ditempatkan dalam dua karung. Salah satu karung juga berisi berkas dan atribut seperti kaus dan formulir sosialiasi calon legislator dari Partai Amanat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat atribut yang bergambar Hanafi Rais, anak pendiri PAN Amien Rais, yang maju sebagai caleg DPR RI. Ada juga atribut caleg asal Gunungkidul, Arief Setiadi, yang maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi DIY. "Kami belum menemukan indikasi duit itu sebenarnya untuk apa dan akan diberikan kepada siapa," kata Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Ajun Komisaris Besar Polisi Faried Zulkarnain, Selasa, 8 April 2014.

Dari pemeriksaan terhadap tiga kurir pembawa duit itu, polisi mengaku hanya bisa mengorek informasi permukaan. Duit itu dikatakan milik seorang pengusaha percetakan besar di Surabaya, Jawa Timur, berinisial E. Dia mengirim uang itu kepada pengusaha peternakan ayam asal Playen berinisial S. Alasannya, untuk pengembangan bisnis ternak ayam. "Tapi saat S kami konfirmasi, ternyata tidak mengenal E dan juga tak tahu-menahu akan dikirimi duit itu, untuk apa keperluannya," kata Faried.

Ketiga kurir merupakan warga Surabaya yang terdiri atas dua karyawan percetakan dan seorang mahasiswa. Mereka tak mengantongi identitas kader PAN. "Mereka berpakaian biasa dan hanya disuruh mengantar bosnya, dan tak tahu jika isinya ada atribut PAN," kata Faried.

Anehnya, polisi langsung membebaskan ketiga orang terebut setelah menyita duit itu malam harinya. “Belum ditemukan indikasi kejahatan sehingga ketiganya dilepaskan,” ujar Faried. Bahkan polisi belum berani menyimpulkan apakah duit itu bakal dipakai untuk kepentingan pemilu 9 April atau tidak. Penyelidikan polisi dikonsentrasikan pada pelacakan asal muasal duit itu. "Yang penting bukan politik atau bukan, tapi hasil kejahatan atau tidak, karena setelah dicek ternyata semua ini duit asli," kata Faried.

Adapun Arief Setiadi mengaku pasrah namanya disebut. "Saya tak tahu-menahu soal uang itu, tiba-tiba muncul nama saya dikaitkan," katanya. Sedangkan Hanafi Rais tak dapat dimintai konfirmasi. Telepon selulernya dimatikan.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, menurut staf Seksi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Gunungkidul, Budi Haryanto, duit itu untuk membayar honor saksi dan relawan PAN. PAN di Gunungkidul dikenal berkantong tebal dengan laporan dana kampanye terbesar kedua di kabupaten itu, yakni Rp 1 miliar. "Meski duit itu selama ini diindikasikan kuat untuk amunisi serangan fajar, tapi belum bisa dibuktikan karena sudah terlanjur tersita," kata Budi. Panwaslu Gunungkidul akan meminta klarifikasi dari pengurus PAN atas temuan itu.

Ketua PAN Gunungkidul Doddy Wijaya menyatakan tak ada pengurus yang mengenal ketiga kurir pembawa uang itu. "Tak ada juga pemberitahuan ke kami," kata dia. Doddy membantah pernyataan Budi Haryanto. "Kami sudah punya anggarannya, tak kurang uang untuk itu, kok," katanya.

PAN di Gunungkidul punya 2.000 saksi dan relawan dengan honor Rp 100- 200 ribu. Sebagian sudah dibayar, sisanya diberi duit seusai pemilu. "Ini jelas kampanye hitam bagi PAN yang selama ini memiliki suara tinggi di DIY, khususnya Gunungkidul," katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

2 hari lalu

Ketua Perhimpunan Jaga Pemilu Natalia Soebagjo (kiri) bersama Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani saat memberikan keterangan di kawasan Setiabudi, Jakarta, Selasa 26 Maret 2024. ANTARA/Rio Feisal
Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

7 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

10 hari lalu

Saksi perwakilan partai menyimak pembacaan perolehan suara saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kota Bandung, Jawa Barat, 1 Maret 2024. KPU Kota Bandung menargetkan penetapan hasil Pemilu 2024 dari 30 kecamatan di Kota Bandung ini akan selesai 4 Maret 2024. Rapat pleno ini juga diwarnai dengan penolakan hasil perolehan suara oleh saksi pasangan capres nomor urut 3. TEMPO/Prima mulia
H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.


Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

17 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.


Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

18 hari lalu

Massa dari Masyarakat Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi saat menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2023. Dalam Demo yang bertajuk Aksi Keprihatinan itu, mereka meminta agar KPU dan Bawaslu dibubarkan karena dinilai melegalkan Pemilu 2024 yang penuh kecurangan. Massa juga menuntut agar KPU mendiskualifikasi paslon 02 karena telah terindikasi melakukan kecurangan sangat masif. Dan telah menipu rakyat dengan opini klaim  kemenangan hanya dengan dasar quick count yang dilakukan oleh lembaga survei team suksesnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?


Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

20 hari lalu

Sejumlah warga mencoblos kertas suara saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu 24 Februari 2024. Sebanyak 94 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan PSU yang dilaksanakan di Distrik Wamena dan Hubikiak. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.


DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

23 hari lalu

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk merespon kenaikan minyak dan gas bumi
DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.


Bawaslu Terima 1.271 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Apa Saja Jenisnya?

29 hari lalu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai melakukan pencoblosan di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Rabu 14 Februari 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Bawaslu Terima 1.271 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Apa Saja Jenisnya?

Bawaslu menyebutkan salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.


Puluhan TPS di Sulsel Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Sebabnya

39 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Puluhan TPS di Sulsel Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Sebabnya

Bawaslu Sulawesi Selatan menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang berpotensi berujung pada pemungutan suara ulang.