Projo: TNI dan Polri Netral di Pemilu

Editor

Sugiharto

image-gnews
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berpidato saat melepas 175 anggota Satuan Tugas Kontigen Garuda XX-K di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (31/12). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berpidato saat melepas 175 anggota Satuan Tugas Kontigen Garuda XX-K di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (31/12). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menilai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI bertindak netral alias tak memihak dalam pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan hari ini, Rabu, 9 April 2014.

Budi pun memuji sikap tersebut. Menurut dia, tindakan para abdi bangsa itu menunjukkan keseriusan mereka dalam mengawal proses demokrasi. "Ini melegakan sekaligus menggembirakan. Netralitas TNI membuktikan komitmen serius untuk mengawal proses demokrasi yang bermartabat," katanya dalam siaran pers.

Pemilu, aktivis 1998 ini meneruskan, merupakan sarana kedaulatan rakyat yang mencerminkan suara dan aspirasi mayarakat. Oleh karenanya, kualitas pelaksanaan pemilu akan menentukan proses demokrasi. "Pemilu menentukan arah gerak kemajuan demokrasi kita. Martabat bangsa dipertaruhkan dalam pemilu 2014 ini," ujarnya.

Dia pun berharap proses perhitungan suara dan rekapitulasinya nanti akan lancar. Tak hanya itu, ia berharap keseluruhan hajatan lima tahunan tersebut harus dapat dipercaya, akuntabel, dan sah. (Baca: Ini Titik-titik Rawan Kecurangan Pemilu)

Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Mayor Jenderal M. Erwin Syafitri mengatakan berdasarkan hasil pantauan anak buahnya, pemilihan umum legislatif bakal berjalan dengan lancar. "Dari pantauan kami, pileg akan aman," kata Erwin kepada Tempo, Jumat, 4 April lalu di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko berjanji tak menyalahgunakan intelijen untuk memenangkan seseorang atau partai politik tertentu. Menurut dia, intelijen TNI hanya digunakan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya, dia mengaku heran dengan kekhawatiran terhadap intelijen TNI. "Memangnya kurang kerjaan saya minta laporan intelijen soal perkiraan pemenang pemilu?" ucapnya dalam obrolan pagi bersama wartawan.

NUR ALFIYAH

Berita Terpopuler
Ada Jokowi, Media Asing: Pemimpin Tua Beristirahat 
4 Maklumat Jokowi Jelang Hari Pencoblosan 
Ical: Tak Ada Ganti Rugi di Lapindo 
Sepekan lagi, SBY Nikmati Pesawat Baru  

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.


Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.


Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

18 September 2017

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA
Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.