TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Ahmad Jauhari, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Hakim menilai Jauhari terbukti bersalah korupsi proyek penggandaan Al-Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 27 miliar.
"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan jika denda tak dibayar diganti 6 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Anas Mustakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 10 April 2014.
Menurut dia, Jauhari terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Baca: Korupsi Al-Quran, Jauhari Dituntut 13 Tahun Bui)
Jauhari juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 100 juta dan US$ 15 ribu. Karena sudah dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka uang tersebut dirampas untuk negara.
Hukuman ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya mereka meminta majelis menghukum mantan anggota Komisi Pertahanan DPR tersebut dengan pidana penjara 13 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Hakim Hendrayospin mengatakan hal yang memberatkan hukuman Jauhari adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Terdakwa sebagai pejabat pembuat komitmen pada Kementerian Agama justru melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, kata dia, perbuatan terdakwa telah merenggut hak sosial masyarakat karena anggaran sepenuhnya tidak dinikmati masyarakat.
Terdakwa, ujar dia, yang bekerja di Kemenag, yang merupakan publik figur, tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Jauhari juga tidak mengakui perbuatannya. "Perbuatan terdakwa telah mencederai umat Islam karena kitab Al-Quran masih sangat dibutuhkan umat Islam, tentunya dapat menghambat keimanan dan ketakwaan," kata Hendrayospin.
Sedangkan hal-hal yang meringankan: ia sopan dalam persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.
Dalam penjabarannya, Hendra mengatakan, Jauhari selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama-sama dengan Abdul Karim (Sesditjen Bimas Islam), Mashuri (Ketua Tim ULP), Nasaruddin Umar (Wakil Menteri Agama), Zulkarnaen Djabar (anggota DPR), Fahd El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus telah menetapkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) sebagai pelaksana penggandaan Al-Quran TA 2011.
Dalam penetapan PT A3I tersebut tidak mengacu pada peraturan pengadaan barang dan jasa. Dia menjelaskan pemenangan PT A3I tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Mengingat anggaran penggandaan Al-Quran tersebut adalah milik DPR, dalam hal ini Zulkarnaen Djabar.
Bahkan, selaku PPK, Jauhari memerintahkan Mashuri selaku Ketua Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghubungi PT A3I yang dimiliki oleh Ali Djufrie terkait dengan pengurusan HPS (harga perkiraan sendiri). "Kemudian terdakwa menyetujui (HPS) dan meminta Mashuri menandatangani HPS sebesar Rp 22.671.983.492," katanya.
Hingga akhirnya, pada 11 Oktober 2011, terdakwa selaku PPK menetapkan PT A3I sebagai pemenang lelang penggandaan kitab suci Al-Quran tahun 2011. Padahal terdakwa tahu bahwa saat itu HPS belum ada dan tahu bahwa sejak awal paket pekerjaan tersebut adalah titipan anggota DPR.
"Terdakwa tidak memiliki kewenangan tetapkan PT A3I sebagai pemenang lelang. Sebab, anggarannya di bawah Rp 100 miliar yang sesuai kewenangan seharusnya ditetapkan oleh Ketua ULP," ujar Hendra.
Karena itu jelas bahwa perbuatan Jauhari bertentangan dengan hukum. Apalagi terdakwa menerima uang sejumlah Rp 100 juta dan US$ 15 ribu dari Ali Djufrie atau Abdul Kadir.
Demikian juga untuk proyek penggandaan Al-Quran TA 2012 dengan pagu anggaran Rp 55,075 miliar, Jauhari selaku PPK memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia. Padahal diketahui bahwa perusahaan itu titipan Zulkarnaen Djabar. Selain itu, HPS dan sertifikasi barang disusun oleh PT Sinergi Pustaka Indonesia. Padahal proses lelang belum berjalan.
"Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabar, Fahd El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus memenangkan PT A3I dan PT Sinergi Pustaka Indonesia, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp 100 juta dan US$ 15 ribu, Mashuri sebesar Rp 50 juta dan US$ 5.000, PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PJAN) milik keluarga Zulkarnaen Djabar sebesar Rp 6,750 miliar, PT A3I dengan Dirut Ali Djufrie sebesar Rp 5.823.571.540, dan PT Sinergi Pustaka Indonesia dengan Dirut Abdul Kadir Alaydrus sebesar Rp 21.233.159.595," katanya.
Menurut Hendra, Jauhari merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.056.731.135 dari dua proyek penggandaan Al-Quran. Menanggapi putusan tersebut, Jauhari dan pengacaranya menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding.
LINDA TRIANITA
Berita Terpopuler
Dahlan Sebut Konvensi Demokrat Sudah Tak Relevan
Golput Pemenang Pemilu 2014, Bukan PDIP
Jokowi Seleksi Tiga Nama Cawapres
Suara Gerindra Melambung, Sekjen: Ini Efek Prabowo
