TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali memberi wejangan kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah. Kali ini Jokowi menegur SKPD/UKPD agar bisa bekerja lebih cepat sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal. Jokowi kecewa karena belum semua SKPD bergerak.
"Sudah tahu semua perda, APBD sudah ditetapkan Maret, lalu ini sudah April. Banyak SKPD belum bergerak apa-apa," katanya saat memberi pengarahan kepada jajaran SKPD di Balai Agung, Kamis, 10 April 2014.
Dia mengingatkan agar dinas pemerintah tidak mengerjakan program mepet dengan akhir tahun. "Jangan kurun waktu pendek, pasti jelek. Kalau sudah kualitasnya masalah, muncul barang jelek jadi masalah, contohnya bus," kata Jokowi. (Baca juga: Soal Korupsi Busway, Jokowi: Yang Lain Ngapain?)
Pekerjaan yang harus dipercepat, kata dia, terutama yang berkaitan dengan fisik dan konstruksi karena membutuhkan waktu panjang. "Dimajukan sekarang, sekarang, sekarang," ujarnya. Sebab, kata Jokowi, pembangunan gedung mesti pada musim kemarau, bukan musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. "Pas hujan, baru gali fondasi. Ini kan terang benderang, sekarang ini. Gedung tingkat empat-lima bulan gimana mau jadi gedung baik? Pasti awut-awutan, ancur-ancuran." (Baca juga: Jokowi Semprot Sejumlah Pejabat DKI Jakarta)
Jokowi menyesalkan lambannnya penerapan program. "Kenapa lagu seperti ini tidak bisa diubah?Berpuluh-puluh tahun. Pas awal APBD ada, langsung mulai. Semakin awal masuk, bekerjanya enak. Administrasi enak, kualitas baik," katanya.
Baca Juga:
Belum reda kemarahannya, Jokowi kembali menyatakan keheranannya. Ia mempertanyakan budaya kerja menunda-nunda. "Saya enggak tahu kenapa kita punya budaya kerja senangnya dipepet di November. Meski saya tau jawabannya apa," katanya.
Meski Jokowi meminta seluruh dinasnya bekerja cepat, dia mengingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Terutama dalam hal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Saya ingin proteksi bapak-ibu, makanya ngomong-ngomong terus, terutama dinas yang pegang anggaran gede," ujarnya. (Baca: Jokowi Minta KPK Awasi APBD DKI)
Jokowi tak mau kasus bus Transjakarta berulang. "Saya enggak mau lagi dengar yang hadir di sini jadi tersangka, jangan. Kalau masuk wilayah hukum, saya bisa apa? Saya harus ngomong apa adanya, saya ingatkan preventifnya." (Baca: Udar Pristono Diperiksa Kejaksaan, Ahok: Jalani Saja)
ATMI PERTIWI
Berita Lainnya:
Ahok Bertemu ICW Bahas Penyimpangan Kartu Pintar
Pemerintah DKI Larang Parpol Terlibat dalam Kartu Pintar
Ahok Bertemu ICW Bahas Penyimpangan Kartu Pintar
