Ogah Koalisi, PDIP Tak Ingin Seperti SBY  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan, dalam pemilihan presiden, PDIP tak mau terjebak oleh dikotomi koalisi dan nonkoalisi.

PDIP juga menolak kesepakatan antarpartai pengusung pemerintah disebut koalisi. "Kami mau disebut kerja sama. Karena kalau koalisi akan terjebak urusan untung-rugi," kata Eriko seusai diskusi "Taka-Tiki Koalisi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 April 2014. (Baca: Ical Pilih Melawan Jokowi di Pilpres)

PDIP, kata dia, ingin kerja sama menjelang pemilihan presiden didasari semangat bersama untuk membangun bangsa yang lebih kuat. Kerja sama juga tak boleh terpaku pada bagi-bagi jatah menteri seperti yang selama ini terjadi dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet yang dibangun, kata dia, juga harus didasarkan pada kemampuan dan profesionalisme.

Dia melanjutkan, PDIP ingin masyarakat melihat secara keseluruhan visi dan misi setiap pasangan capres dan cawapres sebelum menentukan pilihan. Pasangan yang diusung PDIP bakal membuka daftar kabinet bayangan sebelum pemilu presiden digelar. Ini dilakukan untuk memberi pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat.

Sebelumnya, pernyataan senada pernah disampaikan calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. Menurut Jokowi, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal sistem koalisi ataupun oposisi. "Dalam sistem presidensial, presiden diberi kewenangan penuh," kata Jokowi di Taman Suropati, Rabu, 9 April 2014. (Baca: Jokowi: Tak Ada Koalisi Jatah Kursi)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Jokowi melanjutkan, jika ada partai yang memiliki platform yang sama dan ingin membantu jalannya pemerintah, maka dalam sebuah kabinet dimungkinkan masuknya partai lain. "Kalau ada partai yang punya platform yang sama dengan konsep gotong-royong bersama-sama, ya, kita terbuka. Tapi bukan dalam arti koalisi. Misalnya dia dapat sekian, lalu minta jatah dua kursi. Ini tidak ada. Harus gotong-royong bangun negara," katanya. (Baca juga: Pemilihan Presiden, Jokowi Mundur atau Cuti?)

IRA GUSLINA SUFA | ANANDA TERESIA

Topik terhangat:
Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | MH370 | Prabowo

Berita terpopuler:
Ini Pola Baru Penggalangan Dana Teroris 
Green House, Proyek Pribadi Jokowi di Jakarta 
Mengenal Heartbleed Bug yang Mengancam Internet

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

18 Februari 2024

Sejumlah peserta kirab membawa bendera partai politik saat acara Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin 13 November 2023. Kirab yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor tersebut sebagai sarana sosialisasi Pemilu damai dan edukasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?


Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

1 November 2023

Presiden Joko Widodo makan siang bersama calon presiden Ganjar Pranowo (kiri), Anies Baswedan (kanan), dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Politik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014

Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.


Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

7 Agustus 2023

Presiden Jokowi memberikan jaket kepada relawan saat menghadiri Konser Satu Komando Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya, Ahad, 21 Agustus 2022.  ANTARA/Umarul Faruq
Relawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan

Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.


PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

27 Juni 2023

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berkomunikasi dengan radio panggilnya saat meninjau latihan 'The Combined Arm Live Fire Exercise (Calfex)' Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Kamis 11 Agustus 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo


Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

24 April 2023

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Puan Maharani seusai pertemuan tertutup di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (21/4). TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Perjanjian Batu Tulis Megawati dan Prabowo, Begini 7 Poin Janji Belum Ditepati Itu

Megawati punya janji terhadap Prabowo sejak 2009, perjanjian Batu Tulis namanya. Begini isi 7 poin perjanjian tersebut.


4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

5 Maret 2023

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan saat bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pagi ini akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor


Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.


3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?