TEMPO.CO, Jakarta - Konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian meluas. Setelah memecat enam petinggi partai, Ketua Umum PPP Suryadharma hari ini kembali memecat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Romahurmuziy.
"Ketua Umum merasa bahwa saudara Romahurmuziy kurang aktif," kata Wakil Sekretaris Jenderal Syaifullah Tamliha di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jumat, 18 April 2014. (Baca: Sekjen PPP: Surat Pemecatan Ilegal)
Surat pemecatan Romahurmuziy, menurut Syaifullah, ditandatangani oleh Suryadharma hari ini. Romi, panggilan Romahurmuziy, dinilai tak berperan aktif menyelesaikan konflik di internal partai setelah muncul rencana koalisi PPP dengan Partai Gerindra. (Baca: Ini 6 Elite PPP yang Dipecat Suryadharma Ali). Menurut Syaifullah, Suryadharma juga merasa Romy tak sejalan lagi dengan kebijakan dan pemikirannya.
Menteri Agama itu lalu menunjuk Isa Muchsin yang sebelumnya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal untuk menggantikan Romy. "Ketum ingin punya rekan yang bisa bekerja sama."
Informasi pemecatan Romy ini dibenarkan oleh Ketua PPP Dimyati Natakusumah. Menurut dia, Isa aktif sebagai sekjen mulai hari ini. Namun Dimyati enggan menjelaskan alasan penggantian Romi. (Baca: Kubu Suryadharma: Pecat Suharso Tak Langgar Aturan)
Dihubungi terpisah, Romi mengaku belum tahu tentang pemecatannya itu. Dia menyatakan belum menerima informasi atau keterangan apapun terkait dengan pemecatannya itu. "Saya belum terima infonya, saya masih sekjen," ujar Romi.
Namun, meski merasa masih sebagai sekjen, Romi belum terlihat ada di kantor DPP PPP. Ruangan Romi di lantai II pun terkunci. "Nanti saya ke DPP," kata Romi. Padahal siang ini rencananya PPP akan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra.
Dalam konflik PPP, Romi sempat membantah ada pemecatan terhadap enam pengurus partainya. Dia memastikan DPP PPP tak pernah mengeluarkan surat pemecatan itu. "Surat keputusan terkait dengan organisasi partai, diterbitkan terakhir pada 20 Februari 2014," katanya di Jakarta, Kamis, 17 April 2014.
Pemecatan juga mesti melalui rapat pengurus harian. "Saya pastikan prosedur itu belum dilalui. Kalaupun ada surat pemecatan, berarti itu ilegal," kata Romi. (Baca juga: PPP Bantah Ada Pemecatan Kader)
IRA GUSLINA SUFA
Topik terhangat:
Pelecehan Siswa JIS | Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | Prabowo
Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus
Anas Siapkan Laporan Kampanye Fiktif SBY
Rahasia Madrid Kalahkan Barcelona
