Koalisi PPP-Gerindra di Ujung Tanduk  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Suryadharma Ali bersama Prabowo Subianto melambaikan tangan bersama seusai menggelar jumpa pers hasil pertemuan mereka di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suryadharma Ali bersama Prabowo Subianto melambaikan tangan bersama seusai menggelar jumpa pers hasil pertemuan mereka di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden mendapat perlawanan dari lingkup internal partai. "Kami akan minta pertanggungjawaban Suryadharma atas keputusan yang inkonstitusional ini," kata Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Jakarta, Sabtu, 19 April 2014. (Baca: Ulama: Pimpinan PPP Jangan Utamakan 'Syahwat').  

Menurut Monoarfa, keputusan berkoalisi dengan Gerindra itu tak melewati mekanisme yang sah di dalam partai karena seharusnya ditentukan dalam rapat pimpinan nasional. Dukungan terhadap Prabowo Subianto juga tak sejalan dengan hasil musyawarah kerja nasional di Bandung, 7-9 Februari 2014. Saat itu ada nama sejumlah tokoh yang direkomendasikan, tapi tak ada nama Prabowo di dalamnya.

Manoarfa adalah satu di antara enam petinggi PPP yang dipecat Suryadharma. Sekretaris Jenderal Muhammad Romahurmuziy juga direposisi menjadi Wakil Ketua PPP. Pemecatan dan rotasi ini tak diakuinya. Sebagai reaksi atas pemecatan ini dan koalisi yang dilakukan Suryadharma, sejumlah elite PPP menggelar rapat pada Jumat malam, 18 April 2014, dan berakhir Ahad dinihari. (Baca: 6 Cerita Mengejutkan di Balik Konflik PPP)

Hasilnya, rapat menolak pemecatan terhadap Manoarfa dan lima petinggi lainnya serta reposisi Romahurmuziy. Keputusan lainnya, PPP menyatakan belum menentukan koalisi dengan partai dan calon presiden mana pun, sehingga koalisi dan dukungan Suryadharma terhadap Prabowo bertentangan dengan AD/ART partai. Rapat memberi peringatan pertama kepada Ketua Umum.

Salah satu hasil rapat itu menetapkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional PPP, Sabtu. Rapat yang dimulai pukul 19.00 ini dihadiri, antara lain, Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan Zarkasyi Nur, Ketua Majelis Pakar Barlianta Harahap, Wakil Ketua Fahrul Rozi, Emron Pangkapi, Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Manoarfa, dan 26 pimpinan DPW tingkat provinsi. (Baca: Suryadharma Ali Dilengserkan dari Ketua Umum PPP)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Emron, yang membuka rapat, mengatakan seharusnya rapat dibuka Ketua Umum PPP. Namun, hingga pukul 20.40 WIB, Suryadharma belum datang. "Sesuai amanat konstitusi partai, jika ketua umum berhalangan, tugasnya akan diwakilkan," katanya dalam acara pembukaan. Agenda rapat adalah evaluasi hasil pemilu, lalu membahas kondisi internal partai. Rapat berlangsung tertutup.

Ketua DPP PPP Epyardi Asda mengatakan rapat itu bukan diselenggarakan oleh ketua umum dan ia tak mendapat undangan. Ia yakin kisruh ini tak akan mempengaruhi dukungan terhadap Prabowo. Epyardi berkata, menurut anggaran dasar PPP, ketua umum dapat mengambil alih semua keputusan tanpa harus mengadakan rapat jika ada hal-hal khusus. "Termasuk sikap koalisi dan mendukung partai lain. Ketua umum dilindungi pasal tersebut." (Baca: Kisruh Internal Tak Gembosi Koalisi PPP-Gerindra?).

MUHAMMAD MUHYIDDIN | AMRI MAHBUB| IRA GUSLINA | ABDUL MANAN

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Tokoh yang Pernah Datang ke Ponpes Al Zaytun, dari Moeldoko hingga Suryadharma Ali

27 Juni 2023

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko tidak membantah dirinya pernah beberapa kali bertemu dengan anggota dan eks anggota Partai Demokrat. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Tokoh yang Pernah Datang ke Ponpes Al Zaytun, dari Moeldoko hingga Suryadharma Ali

Ponpes Al Zaytun tetap eksis sampai hari ini. Pernah didatangi tokoh-tokoh antara lain Moeldoko, Hendropriyono, Suryadharma Ali, hingga Ibas.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.