TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mendengar informasi ihwal rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk. "Saya malah tahu dari media," katanya di kompleks Bank Indonesia, Senin, 21 April 2014.
Ia menyatakan belum menerima surat ataupun laporan mengenai akuisisi itu. Namun, Hatta menuturkan, seharusnya hal tersebut dirapatkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terlebih dahulu.
Sebab, menurut dia, pelepasan saham perusahaan yang di antaranya dimiliki oleh negara dilakukan setelah mendapat restu dari rapat koordinasi. "Saya menganggap ini sesuatu yang sama sekali belum final. Tapi tidak mengatakan ditolak atau diterima. Laporan belum diterima dan alasan belum diketahui," ucapnya.
Lebih jauh, Hatta menuturkan, jika ada rencana semacam akuisisi seperti ini, seharusnya Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi tahu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasalnya, ada beberapa hal yang harus dibahas mengenai rencana akuisisi tersebut. "Harus dianalisa mendesaknya apa, keperluan dan alasannya apa, dan harus dianalisa oleh tim ahli yang solid.”
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan BTN akan menjadi anak usaha Bank Mandiri dan keduanya akan tetap menjadi entitas perusahaan yang berbeda. Setelah akuisisi ini, kinerja penyaluran kredit perumahan akan digenjot. Sebab, BTN akan memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kekurangan perumahan yang mencapai 1,5 juta unit per tahun. "Kalau mau lari kencang, BTN harus naik kuda besar, bukan keledai," kata Dahlan saat itu.
Namun rencana akuisisi saham ini ditolak oleh Serikat Pekerja BTN. Ketua Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara mengatakan pegawai BTN berencana membeli saham Mandiri dan BTN. Langkah itu agar mereka bisa menyampaikan aspirasi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 21 Mei.
Pegawai BTN, kata Satya, sangat kecewa atas rencana Kementerian BUMN melakukan privatisasi terhadap BTN. Sebab, langkah itu dikhawatirkan akan berdampak pengurangan jumlah pegawai. "Siapa yang bisa jamin tidak ada downsize? Janji mereka itu janji politik yang bisa diingkari kapan saja.”
MARIA YUNIAR
Berita terpopuler:
JIS Buat Surat Edaran, Begini Isinya
Besok, Menteri Nuh Tentukan Nasib JIS
Kasus Murid TK JIS, Tersangka Wanita Jadi Otaknya