Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dari Balik Bui, Ratu Atut Atur Pengganti Sekda  

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah tiba digedung KPK, Jakarta (1/4). Atut diperiksa kembali oleh penyidik sebagai tersangka dugaan suap dalam pengurusan sengketa pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah tiba digedung KPK, Jakarta (1/4). Atut diperiksa kembali oleh penyidik sebagai tersangka dugaan suap dalam pengurusan sengketa pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Atut Chosiyah mengusulkan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Banten dari dalam penjara untuk menggantikan Sekda Banten Muhadi yang akan berakhir masa jabatannya pada 1 September mendatang.

Bahkan, tiga nama calon Sekda Banten yang akan menggantikan Muhadi dikabarkan telah diusulkan oleh Atut Chosiyah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis, 24 April 2014 lalu oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Anwar Masud dan Kepala Biro Hukum Samsir.

Dari informasi yang dihimpun, tiga nama calon Sekda Provinsi Banten yang diusulkan oleh Atut tersebut adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Zenal Mutaqin, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten Opar Sohari, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina. (Baca: Nyoblos, Atut Tampil Mewah dan Sporty)

Kepala BKD Banten Anwar Masud mengatakan secara yuridis Atut masih Gubernur Banten. Berdasarkan aturan, kata Anwar, usulan calon sekda masih menjadi kewenangan Atut selaku gubernur. "Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara memang mengatur soal jabatan itu dilakukan secara terbuka, tetapi petunjuk pelaksana undang-undang tersebut hingga kini belum keluar dan masih diberlakukan Permendagri yang lama, yakni Permendagri No 5 Tahun 2005," kata Anwar, Selasa, 29 April 2014.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengaku dirinya dak diajak bicara terkait usulan calon Sekda Banten tersebut oleh gubernur. Menurut dia, meskipun gubernur sudah mengusulkan tiga nama calon Sekda Banten ke Kemendagri, dirinya tetap akan melanjutkan proses lelang jabatan Sekda Banten sebagai amanat dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan calon sekda Banten yang teruji dan layak karena sudah melalui proses seleksi yang profesional. (Baca: Rano Karno Santai Hadapi Ancaman Ratu Atut)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jabatan Sekda Banten ini kan sekitar empat bulan lagi akan habis, makanya saya menyampaikan wacana untuk lelang jabatan sekda dengan mengumumkan kepada seluruh kepala SKPD yang memenuhi syarat untuk mendaftar karena ini butuh proses," kata Rano Karno.

WASIUL ULUM

Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo

Berita terpopuler lainnya:
Cawapres Jokowi Muncul di Twitter

Dituduh Teroris, Diplomat RI Diciduk Polisi Ceko

Indonesia Protes Pemerintah Republik Cek

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Selain Lukas Enembe, Inilah Daftar Gubernur yang Pernah Jadi Tersangka KPK

22 September 2022

Lukas Enembe. ANTARA
Selain Lukas Enembe, Inilah Daftar Gubernur yang Pernah Jadi Tersangka KPK

Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK menambah daftar gubernur yang jadi tersangka.


Makin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik

8 September 2022

Makin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik

Pengemudi ojek online khawatir jumlah penumpang akan semakin berkurang setelah pemerintah menetapkan tarif ojek online baru pasca-kenaikan harga BBM.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Diduga Ada Suap Kalapas Sukamiskin di Sel Adik Atut Chosiyah

25 Juli 2018

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, keluar dari Rutan KPK, Jakarta, 17 Maret 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Diduga Ada Suap Kalapas Sukamiskin di Sel Adik Atut Chosiyah

KPK menduga ada bukti suap Kalapas Sukamiskin di sel Wawan, adik Atut Choisiyah.


KPK Periksa Eks Sekpri Atut Chosiyah dalam Kasus TPPU Wawan

13 Juli 2018

Adik Gubernur Banten nonaktif, Atut Chosiyah Chasan, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, terpidana kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, di Rutan KPK, Jakarta, 17 Maret 2015. Wawan akan dipindahkan ke Rutan Sukamiskin, Bandung, yang sebelumnya ditahan di markas Pom Dam Jaya, Guntur, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK Periksa Eks Sekpri Atut Chosiyah dalam Kasus TPPU Wawan

Adik Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU setelah KPK mengembangkan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjeratnya.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.