Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa Indonesia di Australia Tolak Prabowo  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum dan Calon Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan saat Kampanye Nasional Partai Gerindra di Stadion 10 Nopember, Surabaya (5/4). TEMPO/Fully Syafi
Ketua Umum dan Calon Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan saat Kampanye Nasional Partai Gerindra di Stadion 10 Nopember, Surabaya (5/4). TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan mahasiswa Indonesia di Australia mendeklarasikan berdirinya Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan, Ahad, 5 Mei 2014 di Murdoch University, Perth, Australia.

Menurut Koordinator Koalisi, Muhammad Faris Alfadh, koalisi didirikan sebagai bentuk penyikapan lebih tegas atas manifesto Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tentang agenda pemurnian agama.

“Indonesia secara kultural dibangun oleh kebhinnekaan etnis, tradisi, dan keyakinan. Dalam satu agama yang sama saja selalu ada berbagai penafsiran dan cara pandang,” kata Faris melalui siaran pers yang dikirim, Senin, 6 Mei 2014.

Faris mengatakan manifesto Gerindra yang dinilai fasis itu berpotensi membelah keragaman yang menjadi karakter utama bangsa kita. Menurut dia, upaya memurnikan agama oleh negara sembari membungkam penafsiran di luar arus utama yang dicap sebagai sesat tidak akan bisa bertemu dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia. (Baca: Manifesto Gerindra yang Dianggap Bermasalah)

Sekretaris Jenderal koalisi, Muhammad Ridha, mengatakan banyak yang menganggap manifesto partai berlambang Kepala Garuda itu sepele saja. Padahal, kata dia, bisa menjadi dorongan terjadinya konflik horisontal di masyarakat yang berbahaya bagi iklim demokrasi. ”Konflik demikian bakal menjadi pembenaran bagi masuknya kekuatan militeristik sebagai upaya menciptakan stabilitas semu,“ ujar dia. Ujung-ujungnya akan banyak mengorbankan prinsip demokratis yang ada di Indonesia.

Koalisi mahasiswa Indonesia di Australia menyerukan Panca Tuntutan Rakyat yang berisi lima butir. Pertama, menolak keberadaan calon presiden yang diidentifikasi sebagai bagian dari kekuatan yang bertendensi fasisme. Kedua, menuntut para calon presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2014 agar menjunjung tinggi kebhinnekaan serta persatuan Indonesia berdasarkan keadilan sosial. Ketiga, menyerukan kepada para calon presiden agar menjunjung tinggi kebhinekaan dan hak asasi manusia sebagai agenda penting dalam pemerintahan.

Keempat, menyerukan kepada seluruh masyarakat agar menyatukan diri untuk tidak mendukung kekuatan politik bertendensi fasis dan anti-kebhinnekaan. Kelima, menyerukan kepada segenap masyarakat agar mendorong sistem pemerintahan yang melindungi kebhinnekaan. Hingga berita ini diturunkan, kata Ridha, dukungan untuk Koalisi beserta tanda tangan terus berdatangan dari segenap pelosok Australia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gerindra dan calon presidennya, Prabowo Subianto, memuat sikap dan pandangan partai dalam berbagai bidang, termasuk agama. Pada halaman 40 manifesto ini, Gerindra menyebut negara dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

SUNDARI

Berita Terpopuler:
Ditemukan Sekitar 130 Ribu Pegawai Honorer Fiktif
Kepala Sekolah JIS Sebut Buronan FBI Luar Biasa
Kasus Pedofilia di Indonesia Tertinggi di Asia
Brunei Terapkan Syariat, Selebritas Dunia Protes
Jokowi Bertemu 13 Dubes Timur Tengah Malam Ini

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

20 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.


Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

20 hari lalu

Joe Biden dan Donald Trump dalam debat kandidat Presiden AS, 23 Oktober 2020.  REUTERS/Jim Bourg/Pool
Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.


Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

26 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

28 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

29 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

30 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

30 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

31 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

36 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

38 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya