TEMPO.CO, Bangkok - Perdana Menteri sementara Thailand, Yingluck Shinawatra, dipanggil ke Pengadilan Konstitusional Thailand, Selasa, 6 Mei 2014, atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Al-Jazeera melaporkan, pengadilan di Bangkok dilakukan terkait dengan penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri oleh Yingluck Shinawatra pada 2011. "Penggantian tersebut dianggap menguntungkan Shinawatra."
Namun tuduhan tersebut dibantah Yingluck. Menurut dia, pengantian itu justru demi kebaikan negara. "Saya menolak tuduhan tersebut. Saya tidak melanggar hukum dan menerima keuntungan sama sekali," kata Yingluck di pengadilan, Selasa, 6 Mei 2014. Dia menambahkan, "Penggantian Thawil justru untuk kepentingan Thailand."
Pemerintahan Thailand sempat tak berjalan sebagaimana mestinya ketika Negeri Gajah Putih digoyang gelombang protes pada 2013. Para pengunjuk rasa yang umumnya berasal dari kaum pendatang dan kelas menengah menginginkan pemerintahan Yingluck diganti oleh Dewan Rakyat.
Mereka menilai Yingluck, perdana menteri perempuan pertama negeri itu, hanyalah boneka sang kakak, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer pada 2006.
Menanggapi proses peradilan ini, para pendukung Yingluck menilai kasus yang ditujukan kepada pemimpinnya itu bias.
Dalam laporan Reuters, saat ini mulai muncul keresahan di kalangan masyarakat--terjadi bentrokan antara pendukung dan penentang Yingluck. Kedua kelompok merencanakan menggelar demonstrasi besar-besaran di Ibu Kota Bangkok, pekan depan. "Jika Yingluck dipaksa turun, pemerintahan Yingluck akan berakhir," kata ahli hukum di Thailand.
AL-JAZEERA | BBC | CHOIRUL