TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya yang akan digelar pada pertengahan Mei nanti menjadi forum penentuan bagi Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. "Apabila mengubah haluan menjadi cawapres, rapimnas forum yang paling sahih untuk menentukan," kata Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Priyo Budi Santoso seusai pertemuan di kediaman Aburizal Bakrie, Jakarta, Senin malam, 5 Mei 2014.
Di kediamannya, Senin malam itu, Aburizal bakrie, yang kerap disapa Ical, mengundang pimpinan dan sayap partai Golkar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sebelumnya, Jumat, 2 Mei 2014, dalam rapat silaturahmi ormas dan sayap Partai Golkar dihasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, melakukan evaluasi terhadap hasil pemilu legislatif yang jauh dari target. Selain itu, ormas dan sayap Golkar minta dilibatkan dalam pengambilan kebijakan partai. Mereka juga mendesak segera dilakukan rapat pimpinan nasional.
Ormas dan sayap Golkar meminta pelibatan DPD Golkar tingkat kabupaten/kota supaya diundang sebagai peninjau. Mereka meminta penentuan calon wakil presiden mesti dilakukan melalui rapimnas. Mereka juga mendesak agar Musyawarah Nasional Golkar dilakukan lima tahun sekali.
Sinyal Ical menjadi calon wakil presiden muncul setelah dia bertemu dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor. "Kalau saya tidak ada masalah (jadi calon wakil presiden). Prabowo juga tidak ada masalah," kata Ical setelah bertemu Prabowo. (Baca juga: Koalisi, Aburizal Bersedia Jadi Cawapres Prabowo)
Priyo mengatakan pertemuan di kediamannya berlangsung secara terbuka dan tulus. Menurut Wakil Ketua DPR ini, Aburizal mendengarkan aspirasi ormas dan sayap partai dengan baik. Meskipun, kata dia, Aburizal sempat beberapa kali merespons dengan bahasa yang keras, misalnya mengenai hasil pemilu legislatif yang di bawah target. Menurut Priyo, hasil itu merupakan kinerja kolektif partai.
Terkait dengan pelaksanaan Munas Golkar, Priyo mengatakan Aburizal berkukuh pelaksanaannya enam tahun sekali. Sedangkan ormas dan sayap ingin Munas Golkar tetap dilaksanakan lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi partai. "Kata beliau, enam tahun adalah konsekuensi," katanya.
Adapun soal pelibatan DPD kabupaten/kota, Priyo mengatakan Aburizal juga menolak usulan ini dalam rapimnas mendatang. Padahal, dia menganggap DPD II merupakan instrumen basis terpenting. Menurut Priyo, jika menemukan mitra koalisi, DPD II ingin diajak bicara agar timbul militansi untuk menang. "Beliau punya persektif, meskipun masih akan dipertimbangkan. Intinya, jika dipandang, belum perlu," tutur Priyo.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler:
Heboh Briptu Eka Menikah, Atasan Heran
Briptu Eka Menikah, Netizen: #Aku Rapopo
Briptu Eka Menikahi Polisi Anti-Narkotik
Agnez Mo Tampil Seksi dengan Suami Mariah Carey
Rapat Hanura Akan Desak Hary Tanoe Mundur
Soal Calon Wapres Jokowi, Kiai PKB Masih Menunggu
