TEMPO.CO, Madiun - Kejaksaan Negeri Madiun, Jawa Timur, menjebloskan Antonius Sudarmanta, komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, ke balik terali penjara. Berdasarkan petikan kasasi dari Mahkamah Agung yang diterima melalui Pengadilan Negeri Kota Madiun pada Senin pekan lalu, Antonius dinyatakan bersalah melakukan penipuan uang Rp 1,6 miliar kepada kontraktor bangunan. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Madiun Bambang Setyo Hartono mengatakan petikan kasasi atas nama Antonius bernomor 884 K/Pid/2013 tertanggal 23 Oktober 2013. Di dalamnya dinyatakan bahwa jaksa berwenang melakukan eksekusi. "Hari ini kami lakukan eksekusi dan langsung mengirim yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun," kata Bambang yang juga jaksa eksekutor dari Kejari setempat, Senin, 12 Mei 2014.
Menurut dia, kasus penipuan Antonius yang juga dosen salah satu perguruan tinggi di Kota Madiun itu mulai disidangkan pada Januari 2013. Kala itu, jaksa mendakwanya dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
Bambang menjelaskan dalam perkara ini Antonius dan beberapa rekannya berperan sebagai makelar proyek pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada 2011, mereka menjanjikan akan melobi dan membantu pencairan dana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun senilai Rp 25 miliar.
Agar proses pencairan dana proyek mulus, kata Bambang, Antonius meminta fee Rp 1,6 miliar kepada sejumlah kontraktor. Antonius dan para pengusaha itu kemudian bertemu tiga kali di wilayah Kota Madiun. Untuk meyakinkan korban, Antonius mengajak pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun dalam satu pertemuan.
Para pengusaha dari sepuluh asosiasi pun tertipu. Mereka akhirnya menggalang dana sebanyak Rp 1,6 miliar sebagai uang pelicin. Uang tersebut dikirim dalam tiga tahap ke rekening tabungan Antonius, diserahkan cash melalui rekening rekan Antonius. "Setelah uang diserahkan, ternyata proyek yang dijanjikan tidak ada kenyatannya," kata Bambang.
Korban akhirnya melaporkan kejadian itu ke Kepolisian Resor Madiun Kota. Hingga kini, ujar dia, pihak kepolisian masih mengembangkan kasus penipuan tersebut. Antonius sendiri tidak puas dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
Massri Mulyono, penasihat hukum Antonius, mengatakan akan mengajukan peninjauan kembali. "Saya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan klien untuk melakukan upaya hukum luar biasa ini," kata Massri.
Peninjauan kembali dilakukan karena Antonius yakin tidak bersalah dalam perkara tersebut. Apalagi, dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Madiun tahun lalu dia dinyatakan bebas. "Pak Anton merasa menjadi korban," ujar Massri.
NOFIKA DIAN NUGROHO
