Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Produksi Singkong Bakal Digenjot  

image-gnews
Sejumlah pekerja sedang mengupas singkong untuk dibuat keripik singkong di daerah Pakuhaji, Cimahi, Jawa Barat. Jumat (27/4). Dalam sehari mereka memproduksi 2,5 Ton kripik dan dijual mulai harga Rp 13.000/kg sampai Rp 34.000/kg tergantung tingkat kepedasannya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sejumlah pekerja sedang mengupas singkong untuk dibuat keripik singkong di daerah Pakuhaji, Cimahi, Jawa Barat. Jumat (27/4). Dalam sehari mereka memproduksi 2,5 Ton kripik dan dijual mulai harga Rp 13.000/kg sampai Rp 34.000/kg tergantung tingkat kepedasannya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal mendorong produktivitas singkong sepanjang 2015-2019 mendatang. Dari posisi saat ini hanya 18-20 ton per hektare, produksi singkong akan didorong hingga capaian maksimal 30-40 ton per hektare.

"Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, ubi kayu atau singkong kami tetapkan sebagai komoditas yang akan diakselerasi secara nasional," kata Direktur Pasca-Panen Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, di Menara Kadin, Rabu, 14 Mei 2014.

Menurut Dadih, dorongan ini perlu dilakukan agar Indonesia tak perlu mengimpor singkong untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk industri dalam negeri. "Tentunya kami juga mencanangkan dukungan spesifik untuk pengembangan industri pangan berbasis ubi kayu," ujarnya. (Baca: Singkong Emas Akan Jadi Primadona di Yogyakarta)

Dukungan tersebut misalnya, kemudahan berusaha dan membuka lahan baru. Selama ini, petani singkong masih terkendala kepemilikan lahan. Padahal potensi lahan baru mencapai 193 juta hektare. "Itu terdiri atas lahan sawah sekitar 8,3 juta hektare, lahan kering yang besar, dan lahan suboptimal," ujarnya.

Bahkan, lahan suboptimal di Sumatera Selatan sudah dikembangkan untuk menanam bibit singkong gajah dari Kalimantan Timur. "Ada sekitar 100 hektare di sana yang tentunya akan terus berkembang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pemerintah akan memperbaiki efisiensi rantai nilai perdagangan singkong. Caranya, dengan membangun sistem dan persaingan yang sehat. "Kami juga akan memantau harga produk-produk ubi kayu di pasar," ujarnya.

Yang paling penting, menurut Dadih adalah pengendalian impor. Impor hanya akan dilakukan jika dalam negeri membutuhkan sementara pasokannya kurang. "Intinya kami tidak berharap impor," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler:
Disinggung Masalah HAM, Ini Reaksi Prabowo 

Gus Ipul Anggap Wajar Sikap Rhoma Tolak Jokowi

Artis JR Terjerat Kasus Narkoba 

Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

15 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

3 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

16 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

20 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.