TEMPO.CO, Bogor - Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Muhammad Husen mengatakan sudah tiga kali mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. “Terakhir, Bu Karen (Direktur Utama Pertamina) mengirim surat dua atau tiga bulan yang lalu. Tapi belum ada tanggapan,” katanya di acara Pertamina Media Gathering, Kamis, 15 Mei 2014.
Sebagai badan usaha milik negara, Husen mengatakan wajar bila Pertamina meminta hak istimewa mengelola seratus persen. Terlebih sudah 50 tahun blok tersebut dikelola oleh asing. “Masa minta bekasnya saja susah banget sih,” katanya.
Bila nantinya Pertamina dibolehkan mengelola Blok Mahakam, ia mengatakan Pertamina akan menggenjot produksinya. Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang makin maju. “Ada angka-angkanya. Kalau tidak, masa sampai 'nangis bombai' begini,” ujarnya.
Ia mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah. “Kami bisa apa? Ya, paling menyurati aja, kan.”
Perusahaan Total dan Inpex sebagai pengelola Blok Mahakam kontraknya akan berakhir pada 2017. Hingga kini, pemerintah belum memastikan pihak mana yang akan menggantikan pengelolaannya setelah kontrak tersebut berakhir. (Baca juga: Dahlan: Blok Mahakam untuk Pertamina)
Beberapa waktu lalu, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan sedang mengkaji pengelolaan blok tersebut. Pengkajian itu berupa kesiapan Pertamina dan dampak keluarnya Total dari pengelolaan.
Total telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, perusahaan asal Prancis itu mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017.
Blok Mahakam masih memiliki cadangan gas sekitar 5,8 trillion cubic feet (TCF) dan minyak bumi 185 juta barel. Saat ini tingkat produksi dari Blok Mahakam adalah 65.204 barel minyak per hari dan gas bumi sebesar 1.708,59 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
ANANDA PUTRI
