Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peserta Bedah Rumah Kemenpera Diminta Lapor Polisi  

image-gnews
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Sampang - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta warga Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, melaporkan kasus minimnya material Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ke dua 2014 ke pihak berwajib. "Supaya diusut tuntas, biar jelas siapa yang menyalahgunakan," kata Deputi Menpera, Jamil Anshari, lewat sambungan telepon, Sabtu, 17 Mei 2014.

Jamil mengaku heran, mengapa program BSPS atau bedah rumah di Kabupaten Sampang selalu bermasalah. Dia sudah delapan kali turun ke Sampang, namun permasalahan terkait dengan program bedah rumah warga miskin tak kunjung selesai. "Yang bermain di kasus ini harus ditangkap," ujar dia.

Menurut Jamil, seluruh dana untuk program bedah rumah di Sampang telah disalurkan melalui rekening penerima bantuan sejak Oktober 2013. Dana itu, kata dia, bisa dicairkan selama dua tahap untuk merampungkan program bedah rumah. "Mestinya tidak ada lagi warga kekurangan material, seluruh anggaran sudah kami salurkan," katanya tanpa merinci besaran anggaran BSPS di Sampang. (Baca: Jaksa Geledah Rumah Tersangka Korupsi Bedah Rumah)

Sebelumnya, sejumlah penerima bantuan bedah rumah di Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, enggan melanjutkan program renovasi rumah dari Kemenpera karena bantuan yang diterima lebih sedikit dibanding bantuan tahap pertama. "Saya tidak punya uang buat beli kekurangan material," kata Gincet, 60 tahun, salah satu penerima bantuan BSPS, Jumat, 16 Mei 2014.

Bantuan BSPS tahap kedua yang diterima Gincet hanya berupa 500 batu bata, delapan sak semen dan satu pikap pasir. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan bantuan tahap pertama berupa 1.500 batu bata, 10 sak semen dan satu truk pasir.

Kepala Desa Blu'uran, Mohammad Faruk, membenarkan minimnya jumlah material yang diterima warganya. Namun sebagai perangkat desa, dia mengaku tidak tahu pasti mengapa material yang diterima warganya berkurang drastis sehingga menghambat program bedah rumah. "Saya tidak tahu apa sebabnya, karena saya sebagai kepala desa memang tidak dilibatkan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Marga, Kabupaten Sampang, Wahyu Prihartono enggan berkomentar atas kurangnya bantuan material bangunan tersebut. "Masalah ini bukan wewenang kami," katanya.

Dia mengatakan Dinas PU Sampang hanya sebagai fasilitator tingkat daerah dalam program BSPS. Namun untuk pelaksaan di lapangan, kata dia, ada tim lain yang melaksanakan. (Baca: Warga Sampang Ogah Ikuti Program Renovasi Rumah)

MUSTHOFA BISRI

Terpopuler
Pabrik Ditutup, Ratusan Buruh Sampoerna Menangis
Mengaku Kristen, Perempuan Sudan Ini Digantung
Chairul Tanjung Resmi Jadi Menko Perekonomian
Puan Dianggap Tak Pantas Dampingi Jokowi
Jerry Wong Banjir Ucapan Duka dari Selebritas
Pabrik Sampoerna di Lumajang Bertahan Dua Tahun
Anak Menteri Koperasi Tersangka Korupsi Videotron

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

17 Januari 2023

Sejumlah pekerja sedang melakukan bedah rumah, di Jalan Cilincing Lama I RT 13 RW 03, Jakarta, 7 Juli 2017. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI melaksanakan program bedah rumah bagi warga tidak mampu, dengan mekanisme pembiayaan dari perusahaan swasta melalui program CSR. TEMPO/Imam Sukamto
Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan bedah rumah sedikitnya 136 milik warga berpenghasilan rendah


Heru Budi Lanjutkan Program Penataan Kampung Kumuh di 250 RW di Jakarta

6 Januari 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang, Bekasi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto, Senin, 2 Januari 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Lanjutkan Program Penataan Kampung Kumuh di 250 RW di Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal melanjutkan program penataan permukiman kumuh di 250 RW di Ibu Kota


Dandan Omah, Program Padat Karya di Kota Pahlawan

21 April 2022

'Dandan Omah' Program Padat Karya Dongkrak Ekonomi Kerakyatan 154 Kelurahan
Dandan Omah, Program Padat Karya di Kota Pahlawan

Pekerjaan Dandan Omah ini melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.


1.000 Rumah Kumuh di Kabupaten Tangerang Diperbaiki Tahun Ini

4 Oktober 2019

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. JONIANSYAH HARDJONO
1.000 Rumah Kumuh di Kabupaten Tangerang Diperbaiki Tahun Ini

Program perbaikan rumah kumuh tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama di kawasan pantai.


Rumah di Bantaran Sungai Yogyakarta akan Ditata Ulang

6 Agustus 2019

Suasana pemukiman penduduk di bantaran Sungai Code  Yogyakarta. ANTARA/Noveradika
Rumah di Bantaran Sungai Yogyakarta akan Ditata Ulang

Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan penataan rumah di kawasan pemukiman kumuh yang berada di bantaran sungai.


Selain Dadap, Tangerang Tata Permukiman Kumuh di 4 Lokasi Ini

6 Maret 2019

Nelayan terdiam di perahunya saat tidak dapat melaut dikarena kelangkaan pasokan BBM jenis Solar di Cituis, Kabupaten Tangerang, Banten, 6 April 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Selain Dadap, Tangerang Tata Permukiman Kumuh di 4 Lokasi Ini

Penataan kampung nelayan Dadap, Tangerang terhambat karena persoalan sertifikat lahan dan penolakan dari warga.


Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur
Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.


PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat pameran foto Menjelajah Infrastruktur Indonesia di Summarecon Mal Bekasi, Ahad, 22 Oktober 2017. Tempo/Hendatyo Hanggi
PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.


Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

24 Oktober 2017

Kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan program satu juta rumah untuk mengurangi backlog yang selama ini cukup besar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.


Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

24 Oktober 2017

Siswa SD mengambil air yang dapat langsung diminum di instalasi penyulingan air kawasan Bidara Cina, Jakarta, 15 September 2015. Kodam Jaya menghadiahkan alat penyulingan air sungai menjadi air minum, untuk dimanfaatkan warga pinggir kali Ciliwung Bidara Cina. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.