TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak menunggu hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar untuk memutuskan pendamping Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan umum presiden mendatang. Hal ini ditegaskan politikus PDIP Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2014.
"Kami mandiri dan tidak ada kaitannya (dengan rapat Partai Golkar). Kami asumsikan koalisi dengan tiga partai sudah cukup, termasuk tambahan Partai Hanura yang bergabung hari ini," kata Eva ketika dihubungi Tempo.
PDI Perjuangan, kata Eva, menunggu hasil Rapimnas Golkar terkait keputusan partai berlambang beirngin itu untuk urusan koalisi. Namun, menurut dia, hal itu tidak berarti Partai Golkar bisa mengusung calon wakil presiden pendamping Jokowi.
"Soal itu murni keputusan Jokowi dan Bu Mega," ujar Eva.
Perihal pendamping Jokowi itu, Eva mengatakan akan dideklarasikan paling lambat pada Senin mendatang.
"Calonnya dari eskternal partai karena kita menjaga perasaan rekan-rekan koalisi," kata Eva.
Jumat kemarin, 16 Mei 2014, beredar pemberitaan bahwa Puan Maharani akan diusung menjadi pendamping Jokowi dalam pemilu presiden. Beberapa nama sebelumnya sempat muncul, misalnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan petinggi Partai Golkar Jusuf Kalla.
Hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum terhadap pemilihan umum legislatif menunjukkan Partai Demokrasi Perjuangan mengantongi 19.5 persen suara dengan perolehan kursi 109. Partai lain berturut-turut adalah Partai Golkar 16,3 persen 91 kursi, Partai Gerindra 13 pesen 73 kursi, Partai Demokrat 10,19 persen 61 kursi, PAN 8,8 persen 49 kursi, PKB 8,4 persen 47 kursi, PKS 7,1 persen 40 kursi, PPP 7 persen 39 kursi, Partai NasDem 6,3 persen 35 kursi dan Partai Hanura 2,9 persen 26 kursi.
Untuk mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden, partai disyaratkan mengantongi suara 25 persen dalam pemilu legislatif atau total kursi 20 persen dari 560 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.(Baca juga: PDIP Ogah Bentuk Koalisi Gemuk).
NURUL MAHMUDAH
