TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mengevaluasi pencairan anggaran infrastruktur, perawatan, dan operasional. "Cepat atau lambatnya dana itu cair tergantung kinerja kami dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian," ujarnya, saat ditemui Tempo, Kamis, 22 Mei 2014.
Ia menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut belum bisa dicairkan karena ada keterlambatan pengurusan dokumen dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Padahal, alurnya PT KAI seharusnya menyerahkan dokumen ke Dirjen Perkeretaapian terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan ke pada Dirjen Anggaran. "Selesaikan dulu dokumen itu, baru akan kita lanjutkan evaluasinya," tutur Askolani. (Baca: Ada Jalur Ganda, KAI Hemat BBM Rp 50 Miliar)
Pernyataan ini merespons desakan dari PT KAI kepada pemerintah agar merealisasikan anggaran infrastruktur, perawatan, dan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang pada dasarnya sudah dialokasikan hingga kini belum bisa dicairkan karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan. (Baca: Dana Perawatan Digantung, KAI Kirim SMS ke SBY)
Pasalnya, sejak 2012, perusahaan belum menerima anggaran tersebut kendati hal itu sudah disampaikan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Lebih jauh, Askolani menilai evaluasi yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan tidak akan mengganggu perbaikan aset kereta api. Perusahaan pun masih bisa bekerja dan melakukan sejumlah perbaikan meskipun dana tersebut tidak segera dicairkan.
Apalagi dengan adanya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014 yang tengah diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Artinya, pemerintah harus mengatur ulang semua anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya setelah memutuskan menambah nilai subsidi sebesar Rp 100 triliun.
PERSIANA GALIH
Berita terpopuler:
DKI Andalkan Pendapatan dari Pusat Belanja
Nasib Newmont dan Freeport Diputuskan Presiden
Tertinggi, Konsumsi Media Online di Jawa
