TEMPO.CO, Surabaya - Penutupan lokalisasi pekerja seks komersial Dolly di Surabaya akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 19 Juni mendatang. "Sampai saat ini (rencana penutupan) masih sesuai rencana," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Muhammad Fikser ketika dihubungi Tempo, Jumat, 23 Mei 2014.
Setelah ditutup, di lokasi akan dibangun sentra kerajinan, kawasan bermain anak-anak, sentra pedagang kaki lima, dan sekolah. "Akan jadi tempat seperti itu, tapi saya tidak tahu detailnya," kata Fikser.
Pemerintah Kota Surabaya akan membeli lahan yang masih menjadi milik warga Dolly bila mereka ingin menjualnya. Namun, bila warga tidak ingin menjualnya, maka Pemerintah Kota Surabaya tidak akan mempermasalahkannya.
Untuk mengalihfungsikan kawasan bekas Dolly itu, menurut Fikser, pemerintah kota akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya. “Pemerintah kota juga membuka peluang apabila ada pengusaha yang menanamkan berinvestasi di situ,” dia menjelaskan.
Fikser mengatakan jika nantinya ada investor, pembangunan di lokasi itu tetap harus mengacu pada tata ruang yang ada. "Selama itu baik, selama tidak menyalahi aturan, dan tidak mengubah tata ruang yang ada, saya kira tidak ada masalah," kata Fikser
Di lain pihak, pesangon bagi para pekerja seks komersial penghuni Dolly yang ingin alih profesi akan diambilkan dari dana dari Kementerian Sosial. "Jadi, dananya dari pemerintah pusat," ujarnya.
Pesangon tersebut rencananya akan diberikan pada saat penutupan lokalisasi. Besarnya Rp 5 juta per pekerja seks komersial. (Baca juga: Dolly van der Mart, Cikal Bakal Gang Dolly Surabaya)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengupayakan penambahan pesangon itu menjadi Rp 7 juta. "Sampai saat ini Ibu (Rismaharini) masih mengupayakan agar ada penambahan," ujarnya.
EDWIN FAJERIAL
