Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Yogya Desak Pencopotan Suryadharma Ali  

image-gnews
Menteri Agama Suryadharma Ali memberi salam kepada jurnalis di rumahnya, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, (23/5). ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Menteri Agama Suryadharma Ali memberi salam kepada jurnalis di rumahnya, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, (23/5). ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta mengatakan telanjur sakit hati dan muak dengan polah ketua umumnya yang sekaligus Menteri Agama, Suryadharma Ali. Partai berlambang Kakbah di Yogya itu berencana mengirim rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP agar secepatnya mencopot tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji itu.

"Pengurus di Yogya dan daerah lain sudah dua kali dikecewakan dengan etika Ketua Umum, kami minta segera dinonaktifkan," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Yogyakarta Fakhruddin, Minggu, 25 Mei 2014.

Sebelum dikecewakan dengan penetapannya sebagai tersangka penyelenggaraan haji, PPP Yogya juga kecewa dengan selingkuh politik Menteri Agama itu. "Saat beliau menghadiri kampanye Partai Gerindra di Jakarta, pengurus dan kader internal banyak yang merasa dilecehkan, termasuk kami di Yogya," katanya.

Percepatan pencopotan Suryadharma dianggap PPP Yogya akan menguatkan gerakan internal dan eksternal partai di daerah.

Misalnya, pada pemilu legislatif kali ini, PPP memperoleh keberhasilan terbaik sepanjang 15 tahun terakhir. Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009, PPP Kota Yogya tak pernah meraih lebih dari dua kursi di parlemen kota. Namun pada pemilu kali ini mereka mendapat empat kursi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, PPP berhasil menyumbang satu kursi di DPR RI melalui mantan Ketua DPD PPP DIY Syukri Fadholi. "Kondisi kami di daerah sedang membaik, jangan sampai dikacaukan kasus itu," katanya. Sebab itu, PPP Yogya menilai pencopotan Suryadharma agar berfokus pada proses hukum sehingga dapat dipercepat.

"Saat ini PPP juga sudah memutuskan koalisi dengan pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Radasa, jangan sampai terganggu juga," katanya.

PPP merasa masih mati kutu berhadapan dengan publik. Khususnya jika bicara soal perang pada korupsi, mengingat ketua umumnya sedang terlibat dugaan korupsi. "Dalam tiap rapat, selalu dia (Suryadharma) yang dibicarakan, membuat kami waswas," ucapnya.

Ketua DPD PPP DIY Syukri Fadholi di sela mengisi pengajian di Kota Yogya, Sabtu malam, 24 Mei 2014, menuturkan, secara internal, seluruh pengurus PPP DIY sepakat untuk merekomendasikan Suryadharma mundur sementara. "Kami sudah mengusulkan pelaksana tugas partai sementara dipegang Wakil Ketua DPP Imron Pangapi," ujarnya.


PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

24 Januari 2019

Kompleks Masjidil Haram terlihat dipadati jemaah menjelang haji tahunan di kota suci Mekah, Arab Saudi, Jumat, 17 Agustus 2018. Lebih dari 220 ribu jemaah asal Indonesia akan menjalani rangkaian ibadah haji. REUTERS/Zohra Bensemra
BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

Dana haji diinvestasikan di bisnis penerbangan dan katering jemaah.


Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

25 Juni 2018

Suryadharma Ali saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2016. Suryadharma Ali meminta waktu untuk memikirkan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

Sidang peninjauan kembali mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dimulai hari ini.


Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

4 Juni 2018

Warga binaan Suryadharma Ali (kiri) bersilaturahmi dengan warga binaan lainnya udai melaksanakan salat Idul Fitri 1438 H di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, 25 Juni 2017. Sedikitnya 2000 narapidana khusus narkoba, 39 narapidana korupsi dan sembilan narapidana terorismemendapatkan remisi khusus Idulfitri tahun 2017 dari Kemenkumham Jawa Barat. ANTARA FOTO
Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana haji.


Hati-hati Mengelola Dana Haji

3 Agustus 2017

Hati-hati Mengelola Dana Haji

Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.


Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

2 Agustus 2017

Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

Apalagi, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan investasi dana haji di proyek infrastruktur dibolehkan asal bermanfaat.


Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

2 Agustus 2017

Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti
Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.


MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

2 Agustus 2017

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar tausiah di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Mei 2017. MARIA FRANSISCA
MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".



Polemik Investasi Dana Haji

2 Agustus 2017

Polemik Investasi Dana Haji

Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.


Hidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...

1 Agustus 2017

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
Hidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...

Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.


Pesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat

31 Juli 2017

Presiden Jokowi memberi amanat di Kongres Pancasila IX UGM. HAND WAHYU
Pesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati dan cermat.