Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati

image-gnews
Suciwati menggantungkan lukisan wajah almarhum suaminya Munir, saat perhelatan budaya
Suciwati menggantungkan lukisan wajah almarhum suaminya Munir, saat perhelatan budaya "Menafsir Munir Melawan Lupa" di alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (2/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Tim sukses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak hanya mendekati keluarga korban penculikan 1998. Mereka juga mulai mendekati istri mendiang pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib, Suciwati. Pendekatan itu dilakukan melalui seorang teman Suciwati yang juga istri anggota Partai Gerindra. "Kami bertemu 15 Mei lalu selama dua jam," kata Suciwati kepada Tempo, Ahad, 25 Mei 2014.

Berselang sejam setelah pertemuan itu, kata Suciwati, ia menerima pesan pendek. Isinya, Prabowo menyatakan ingin bertemu. Isi pesan pendek tersebut juga ditulis di laman Twitter @SuciwatiMunir. Suciwati mengaku telah membalasnya lewat cuitan: "akan sangt (sangat) menghargai kl (kalau) Prabowo dtg (datang) ke Komnas Ham drpd (daripada) bertemu dg (dengan) saya."

Selama ini, Prabowo selalu mangkir saat akan dimintai penjelasan Komnas HAM atas peristiwa penculikan mahasiswa pada Mei 1998. Mendiang Munir, kata dia, pernah mengumpulkan barang bukti kasus penculikan itu dan telah diserahkan ke Komnas HAM. Saat itu, Munir bersama sejumlah aktivis lainnya mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

"Kalau dia merasa bersih maka buktikanlah. Jika merasa keputusan Dewan Kehormatan Perwira salah, maka gugatlah. Seperti saya menggugat Garuda Indonesia," kata dia. Sampai sekarang, Suciwati tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, untuk memilih calon presiden, ia mengajak masyarakat untuk mengamati rekam jejaknya. (Baca: Waspadai Capres Psikopat, KPU Diminta Terbuka)

Rekam jejak Prabowo jelas, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat yang dikritik dunia internasional. Adapun Jokowi dianggap bersih dan tak pernah terlibat perkara pidana dan pelanggaran HAM. Namun, sejumlah jenderal bermasalah saat era Orde Baru kini berada satu barisan dengan Jokowi-JK. Misalnya, A.M. Hendropriyono yang terlibat dalam tragedi di  Talangsari, Lampung 1989. Saat itu, sebanyak 27 orang tewas dan 173 orang ditangkap.

"Kami juga konsisten memprotes saat Megawati menunjuk Hendropriyono sebagai kepala Badan Intelijen Negara dan saat dia berpasangan dengan Prabowo pada Pemilu 2009," kata dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Pola pendekatan yang sama juga dilakukan terhadap Sumarsih, ibu dari mendiang Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat peristiwa Semanggi I, November 1998. "Teman satu gereja yang mendekatinya," kata Suciwati. (Baca: Prabowo Klaim Tetap Pertahankan Jiwa Militer)

Suciwati mengaku tidak goyah meski sejumlah korban penculikan dan pembunuhan "loncat pagar" mendukung Prabowo-Hatta. Ini termasuk alumnus Universitas Trisakti yang juga mendukung Prabowo-Hatta. Tujuannya, menjadi alasan pembenar bahwa Prabowo tak bersalah dalam kasus penculikan 1998.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Kota Malang, Taufik Bambang, mengatakan partainya akan merangkul semua pihak, termasuk tokoh dan simpatisan di Malang. Ajakan itu, kata dia, bukan paksaan sehingga siapa pun bisa bergabung atau menolak. "Tujuannya mencari simpati. Prabowo bukan pelanggar HAM," kata diaa. (Baca: Koalisi Siapkan Tim Penangkal Isu HAM Prabowo)

EKO WIDIANTO

Berita Terpopuler:
Tim Sukses Prabowo Dekati Suciwati  
Jadi Bintang Porno, Remaja 19 Tahun Bunuh Diri  
Soal Kewargangeraan Prabowo, Gerindra Tantang Debat
Jokowi Minta Penyebar Kampanye Hitam Ditangkap
Nikah Gratis Mulai Juni 2014

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

1 hari lalu

Tentara Israel dari batalion infanteri Netzah Yehuda Haredi berdiri tegak saat upacara pelantikan mereka di Yerusalem, 26 Mei 2013, menandai berakhirnya pelatihan dasar mereka di Angkatan Pertahanan Israel. REUTERS
AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.


Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

1 hari lalu

Tentara Israel berdiri di samping tank Merkava dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, Israel, 23 November 2023. Merkava adalah serangkaian tank tempur utama yang digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel dan tulang punggung korps lapis baja IDF. REUTERS/Alexander Ermochenko
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".


AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

2 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.


TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

9 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?


Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

9 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

10 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

17 hari lalu

Unggahan BEM UI di Instagram pad 26 Maret 2024. Instagram/bemui_official
BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.


Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

19 hari lalu

Logo BPJS Ketenagakerjaan. wikipedia.org
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.


Ketika Gedung Putih Ditanyai soal Pelanggaran Hukum Israel, Ini Jawabannya

20 hari lalu

Warga Palestina memeriksa kerusakan di Rumah Sakit Al Shifa setelah pasukan Israel mundur dari Rumah Sakit dan daerah sekitarnya setelah operasi dua minggu, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 1 April 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Ketika Gedung Putih Ditanyai soal Pelanggaran Hukum Israel, Ini Jawabannya

Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyangkal bukti kejahatan Israel dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

26 hari lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.