TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pajak mendesak agar calon presiden dan calon wakil presiden membuka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi kepada publik sebagai upaya transparansi atas pembayaran pajaknya.
Praktisi Perpajakan, Yustinus Prastowo, mengatakan pemilihan presiden yang digelar pada 9 Juli nanti bisa dijadikan momentum untuk meminta kepastian pembayaran pajak para calon sudah dilakukan dengan benar.
“Agar capres dan cawapres mempunyai visi-misi terkait pajak," katanya dalam diskusi pemaparan hasil eksaminasi pubik putusan kasasi dengan terdakwa Suwir Laut - Tax Manager Asian Agri dan visi-misi capres-cawapres terkait pajak di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Senin 26 Mei 2014.
Prastowo juga mengungkapkan, pembukaan SPT PPh para capres juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak dikelilingi orang-orang yang mengemplang pajak. (Baca: Pemerintah Didesak Revisi Target Penerimaan Pajak)
Menurut Prastowo, tradisi politik yang baik ini terbukti mampu dilestarikan di Amerika Serikat. Para capres yang cenderung transparan dan memiliki konsep kebijakan pajak yang baik kerap terpilih menjadi pemenang. “FD Roosevelt mengawali tradisi politik membuka SPT ini pasca kepemimpinannya. Hal ini berlanjut hingga Barack Obama yang bersedia membuka SPT pribadinya sejak 2000-2013,” katanya.
Pentingnya transparansi pembayaran pajak ini, menurut dia, tak lepas dari salah satu pilar bagi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial adalah ketersediaan anggaran yang sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. (Baca: BPK Akan Berfokus Audit Penerimaan Pajak)
Oleh karena itu, kebijakan pajak dari presiden sangat menentukan anggaran negara di masa mendatang. “Apakah mampu untuk menopang anggaran pro kesejahteraan dan pro keadilan dan merealisakan janji kampanye mereka,” ujar Prastowo.
Prastowo menilai visi dan misi para capres-cawapres terkait kebijakan pajak masih normatif. Publik pun harus menguji komitmen para capres terhadap keadilan pajak. Pasalnya, tak bisa dipungkiri banyak pengusaha dan elite partai politik yang ditengarai memiliki masalah pajak yang ikut dalam lingkaran capres dan aktif dalam konstelasi politik.
Ia pun mengungkapkan, presiden mendatang harus memiliki komitmen kuat menangkal praktik penghindaran pajak. “Tegas menghukum para pengemplang pajak yang merugikan kepentingan publik.”
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita lain:
Lebaran, Saham Emiten Retail Prospektif
Anggaran Dipotong, Jero Tunda Pembangunan Gedung
Ribuan Tiket Kereta Api Belum Dicetak
