TEMPO.CO, Sidoarjo-Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri peringatan 8 tahun semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2014. Jokowi akan menyaksikan parade teatrikal dari para seniman serta akan melakukan kontrak politik dengan masyarakat korban lumpur.
Wakil ketua panitia peringatan 8 tahun lumpur Lapindo, Gugun Muhammad, mengatakan korban Lapindo merupakan kaum yang paling tertindas di negeri ini, sehingga pihak penyelenggara ingin memanfaatkan kondisi itu dengan momen politik di Indonesia. "Diharapkan Jokowi dapat memberikan napas segar bagi korban lumpur," kata Gugun, Senin, 26 Mei 2014.
Jokowi, ujar dia, diharapkan hadir pada 29 Mei 2014 atau tepat 8 tahun terjadinya tragedi luapan lumpur panas. Jokowi diminta bersedia meneken kontrak politik untuk dilaksanakan jika dia terpilih menjadi presiden. "Kontrak politik itu akan ditandatangani langsung di atas tanggul lumpur," kata dia. (Baca: Jokowi Akan Hadir di Peringatan 8 Tahun Lapindo)
Kontrak politik Jokowi berisi lima poin. Pertama, pemerintah akan memberikan dana talangan bagi korban Lapindo di peta area terdampak melalui Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pemerintah akan menagih dana talangan itu kepada PT Lapindo Brantas.
Kedua, pendidikan gratis 12 tahun melalui kartu Indonesia pintar. Ketiga, jaminan kesehatan melalui kartu Indonesia sehat. Keempat, permukiman miskin tidak digusur tapi digeser dan ditata. Dan kelima, keamanan kerja. Menurut Gugun, kontrak politik itu sudah ditawarkan kepada Jokowi dan dia setuju. "Tinggal tanda tangan saja," kata dia. (Baca: Jelang 8 Tahun, Korban Lapindo Pasang 110 Patung)
Mengenai isi kontrak yang hanya satu poin berkaitan dengan korban lumpur Lapindo, Gugun beralasan bahwa kontrak politiknya itu bersifat nasional. Sebab yang menyusun kontrak itu UPLINK, salah satu komunitas anak muda jaringan rakyat miskin kota. "Jadi kontrak ini atas nama UPLINK dengan kepanitian bersama di Porong, Sidoarjo," kata dia.
MOHAMMAD SYARRAFAH
